JAKARTA, LINTAS – Dalam upaya memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan penting dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB), Muhammad Sulaiman Al Jasser. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair, pada Rabu (21/5/2025).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia serius menjajaki kerja sama internasional, khususnya dalam skema pembiayaan perumahan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami melihat potensi besar untuk berkolaborasi dengan IsDB dalam memperluas akses kepemilikan rumah melalui dukungan keuangan dan teknis,” ujar Fahri Hamzah dalam pertemuan tersebut.
Didampingi oleh Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah dan Direktur Keuangan & Strategi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nofry Rony Poetra, Fahri menekankan bahwa pembiayaan kreatif adalah kunci dalam mendukung target nasional pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Skema pembiayaan yang dibahas mencakup kolaborasi antara lembaga nasional seperti BPKH dan BTN dengan dukungan dari IsDB. Fokusnya bukan hanya pada pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Indonesia saat ini tengah memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan berbasis syariah yang inklusif,” tambah Fahri.
IsDB Sambut Positif
Presiden IsDB, Muhammad Sulaiman Al Jasser, menyambut baik ajakan kerja sama ini. Ia menilai sektor perumahan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kami tertarik untuk memahami lebih dalam skema pembiayaan perumahan Indonesia yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional,” ucap Al Jasser.
Sebagai lembaga multilateral keuangan berbasis syariah, IsDB memang dikenal aktif mendukung proyek infrastruktur sosial di negara-negara anggota. Didirikan sejak 1975, IsDB kini beranggotakan 57 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin, dengan kantor pusat di Jeddah, Arab Saudi.
BTN, sebagai bank spesialis perumahan, menyatakan kesiapan untuk menjalankan berbagai skema pembiayaan syariah. Bahkan, wacana proyek percontohan (pilot project) sudah masuk dalam rencana awal.
“Kami siap menjalankan pembiayaan berbasis syariah yang bisa disinergikan dengan IsDB, termasuk proyek pilot di beberapa wilayah prioritas,” kata Nofry Rony Poetra.
Fadlul Irmansyah dari BPKH juga menegaskan kesiapan lembaganya dalam memberikan dukungan investasi sesuai prinsip syariah yang berdampak luas bagi umat.
Dalam kesempatan ini, Fahri Hamzah juga dijadwalkan memaparkan program perumahan nasional Indonesia di forum resmi IsDB. Fokusnya adalah memperluas akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.
Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sekitar 12,7 juta unit (data 2024). Dengan kebutuhan rumah baru mencapai 700–800 ribu unit per tahun, kerja sama internasional menjadi langkah strategis untuk mengejar target penyediaan hunian.
Kerja Sama Nyata
Pertemuan ini menjadi titik awal kerja sama konkret antara Indonesia dan IsDB. Jika kolaborasi ini terealisasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki model pembiayaan perumahan syariah yang inklusif dan bisa direplikasi di negara lain.
Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat luas.
“Kami optimistis, sinergi ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah,” tutup Fahri. (GIT)
