JAKARTA, LINTAS – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, kembali menggulirkan gagasan besar untuk mengatasi krisis perumahan nasional.
Dalam sebuah diskusi bertajuk Berani Bicara yang mengangkat tema “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, Fahri mengungkap rencananya membangun satu juta rumah vertikal melalui sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret terhadap persoalan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai 15 juta kepala keluarga di Indonesia.
“Kita sedang mencari skema pembangunan satu juta rumah vertikal. Ini kami diskusikan bersama Menteri BUMN, Erick Thohir,” ujar Fahri dalam acara yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Gagasan Bulog Perumahan
Lebih dari sekadar membangun rumah, Fahri mendorong pembentukan lembaga offtaker serupa Perum Bulog, namun khusus untuk sektor perumahan subsidi. Ia menyebut lembaga ini sebagai “Bulog Perumahan”, yang berperan menyerap rumah subsidi yang diproduksi pengembang, khususnya dari perusahaan pelat merah.
Menurut Fahri, penyediaan rumah tidak lagi sebatas soal konstruksi, melainkan juga soal distribusi dan penyerapan yang efektif.
Lembaga ini nantinya akan memastikan rumah subsidi terserap dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tetap menguntungkan pengembang, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Peran Data dan Sistem Digital Jadi Kunci
Fahri menekankan bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada sistem distribusi yang transparan dan berbasis data. Dalam hal ini, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi pilar penting untuk menjamin keadilan akses.
“Kita ingin sistem antrean yang digital, transparan, dan berbasis data. Bukan karena kedekatan dengan pejabat, bukan karena ‘like or dislike’, tapi karena sistem yang jujur,” kata Fahri.
Baca Juga: Wamen Fahri: 39,8 Juta Keluarga Tak Punya Hunian, PKP Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah
Dengan sistem ini, pemerintah ingin memutus ketergantungan masyarakat terhadap akses non-formal dan memastikan rumah menjadi hak yang benar-benar bisa diraih seluruh lapisan masyarakat.
Menanti KUR Perumahan dari Menko Perekonomian
Tak hanya itu, Fahri juga menyuarakan perlunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Menurutnya, regulasi terkait skema ini masih menunggu keputusan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Tunggu, ya, karena ini nanti Menko yang memutuskan,” ujarnya singkat namun penuh makna.
Fahri menilai, rumah tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai konsumsi. Ia menyebut bahwa perumahan merupakan pondasi ekonomi—dari rumah bisa muncul warung, salon rumahan, hingga startup kecil. (GIT)
