Pandemi COVID-19 membuat banyak paket perkerjaan infrastruktur yang tertunda penyelesaiannya. Saat itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (Satker PJN 1) Provinsi Bangka Belitung Joko Sidik Purnomo, ST, MT, juga terdampak ketika menangani pembangunan Jembatan Nibung Baru.
Pembangunan Jembatan Nibung Baru di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Babel, dinilai krusial karena di lokasi tersebut sering dilanda banjir musiman saat intensitas hujan tinggi. Jika terjadi pasang air laut di muara sungai, maka aliran air dari hulu akan berbalik menggenangi Jembatan Nibung Lama dan ruas jalan di sekitarnya.
Pada tahap pembahasan desain dan anggaran, belum dijumpai kendala. Joko juga terlibat sejak tahap awal dengan memberi saran serta masukkan dalam kapasitasnya sebagai PPK bidang fisik. Pekerjaan konstruksi mulai terkendala pada April 2021, karena tenaga kerja kontraktor yang bekerja banyak yang berasal dari luar Pulau Bangka.
Banyak tenaga kerja yang akan didatangkan belum mendapat vaksin karena pengadaan vaksin masih terbatas. “Karena waktu itu kan diwajibkan tenaga kerja dari luar sehingga mau masuk ke Bangka Belitung harus vaksin,” ujar Joko (Jumat, 7/7/2023).
Pembatasan sosial bagi para pekerja dari luar seharusnya dapat direduksi dengan menggunakan tenaga kerja lokal. Namun pada saat itu, mendapatkan tenaga kerja lokal juga sulit karena harga timah sedang tinggi, sehingga warga lokal lebih tertarik bekerja di tambang timah karena penghasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan bekerja di proyek jembatan.
Kendala pengadaan tenaga kerja diikuti dengan kendala pengadaan material dan logistik karena banyak yang harus didatangkan dari Pulau Jawa, padahal frekuensi pelayaran juga dibatasi. Joko terbantu dengan adanya peraturan yang mendukung penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 300 meter tersebut mengalir sampai tuntas.
“Waktu pengerjaannya itu melewati tahun anggaran jadi melompat ke tahun 2022, tetapi ada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021,” katanya. Kebijakan ini salah satunya mengatur kegiatan konstruksi yang melewati tahun anggaran pada masa pandemi Covid-19.
Dua lajur Jembatan Nibung Baru telah dioperasikan satu arah sebagai infrastruktur penghubung Kabupaten Bangka Tengah dengan Bangka Selatan. Jembatan Nibung Baru akan digunakan dari dua arah jika terjadi keadaan darurat akibat banjir di jembatan lama.
Joko telah mengenal kawasan Babel sejak awal bergabung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2011. Dari sejak masih tergabung dalam Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Sumatera Selatan hingga terbentuknya BPJN Babel. Ia banyak terlibat dalam beberapa kegiatan massal seperti konferensi yang sering diadakan di Pulau Belitung.
Di awal kariernya, Joko bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan paket pelebaran jalan untuk mendukung kegiatan bahari Sail Belitung-Wakatobi. Pada 2022, Joko yang telah menjabat sebagai PPK 2.2 Satker PJN 2 Provinsi Bangka Belitung, memegang paket pekerjaan rehabilitasi jalan di dua ruas (Perawas-Simpang Tiga Lapangan Terbang dan Jalan Akses Bandara) untuk menyambut pertemuan level menteri pembangunan Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Jangka waktu rehabilitasi yang hanya dua bulan membuat Joko harus mempelajari metode pemilihan penyedia jasa secara cepat menggunakan e-Katalog hingga studi ke BBPJN Jawa Timur-Bali.
Suksesnya pelaksanaan konferensi G20 di Belitung berbuah penghargaan untuk Satker PJN 2 dari Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin berupa penghargaan di bidang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terkait penyelenggaraan infrastruktur yang mendukung kegiatan G20. “Pulau Belitung itu boleh dikatakan 100% mantap jalan nasional di sana. Jadi tinggal kegiatan rehab jalan aja kemudian perbaikan saluran drainase dan off-pavement,” ungkap Joko.
Kembali ke Bangka
Pada pertengahan 2023, Joko kembali pindah tugas menangani jalan nasional di Pulau Bangka sebagai PPK 1.3 Satker PJN 1 sehingga harus memboyong kembali keluarganya. Joko yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 30 Juli 1984, telah dikaruniai tiga buah hati dan segera menyusul buah hati keempat dari istri yang merupakan teman semasa kuliah.
Sebelum berkarier di Kementerian PUPR, Joko sempat bekerja pada kontraktor swasta di Jatim setelah lulus sarjana Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 2008. Selama sekitar tiga tahun, ia lebih banyak menangani bangunan rehabilitasi gedung. Kemudian, Joko mulai total menangani jalan dan jembatan setelah bergabung di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada rentang 2015-2017, Joko sempat kembali duduk di bangku UNS Surakarta setelah mendapat beasiswa untuk jenjang magister pada jurusan yang sama.
Belum terbesit di benak Joko jika ia mendapatkan penempatan tugas di luar wilayah Babel. “Nanti kalo waktunya pindah ya pasti pindah. Selama di Babel ingin andil pembangunan mempertahankan kemantapan jalan, membuat infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat Babel,” katanya.
Fokusnya saat ini, mengawal program Inpres Jalan Daerah yang bertujuan menangani jalan non-nasional yang rusak. Joko masih harus menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum penanda tanganan kontrak paket pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 6,67 km di ruas jalan Terak- Bandara Depati Amir.
“Itu metode pengadaannya dilakukan tender umum dilakukan oleh BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) bukan e-Katalog. Untuk pengadaan barang dan jasanya sudah selesai tinggal menunggu tanda tangan kontrak dan revisi DIPA aja,” pungkas Joko. (BSP)
Baca Juga: Ratno Adi Setiawan, Pertahankan Integritas, Perhatian, dan Hati Nurani
