JAKARTA, LINTAS – Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam RAPBN 2026, yaitu Rp 757,8 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dana jumbo ini akan digunakan untuk revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru, hingga beasiswa bagi jutaan pelajar.
Namun, angka besar ini tidak hanya bicara soal alokasi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat peran krusial: memastikan seluruh pembangunan dan renovasi sekolah benar-benar terjadi di lapangan, merata hingga pelosok negeri, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya peran infrastruktur dalam menciptakan kualitas pendidikan. “Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Revitalisasi sekolah bukan sekadar bangunan, tapi jaminan kesetaraan pendidikan,” tegasnya, dikutip Jumat (29/8/2025).
Dana Rp 150,1 triliun dari RAPBN 2026 disiapkan khusus untuk peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk renovasi ribuan sekolah. Program ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar pembangunan tidak hanya berhenti pada angka, tetapi memberi dampak nyata bagi siswa.
Fokus Utama
Berdasarkan data Kementerian PU, tahun 2026 diproyeksikan 1.623 sekolah di daerah 3T akan direvitalisasi. Program ini juga mencakup pemasangan panel surya di lebih dari 1.600 sekolah, agar listrik tidak lagi menjadi hambatan proses belajar.
Dody menegaskan pembangunan tidak boleh terpusat di kota besar. “Anak di pedalaman Kalimantan, Papua, atau NTT harus mendapatkan ruang kelas yang sama layaknya anak di Jakarta. Tidak boleh ada lagi yang belajar di ruang kelas roboh atau tanpa listrik,” ungkapnya.
Salah satu program prioritas yang melibatkan PU adalah pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Program ini menargetkan anak-anak miskin ekstrem untuk bersekolah dengan sistem asrama penuh.
Mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 dengan 159 titik rintisan, Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas modern: laboratorium, perpustakaan digital, ruang seni, hingga klinik kesehatan. Semua kebutuhan siswa, dari laptop hingga seragam, disediakan gratis.
Menurut Dody, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata memutus rantai kemiskinan melalui infrastruktur pendidikan. “Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar, tapi rumah harapan bagi mereka yang selama ini tidak punya akses pendidikan layak,” ujarnya.
Teknologi Digital
Untuk mencegah kebocoran dana, pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan (SIMIP). Platform ini memungkinkan publik memantau proyek pembangunan secara real-time, mulai dari progres, anggaran, hingga foto kondisi di lapangan.
SIMIP juga menyediakan kanal aduan publik. Guru, orang tua, bahkan siswa dapat melaporkan ketidaksesuaian proyek, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Harhubnas 2025 Usung Semangat Bakti Transportasi
Program infrastruktur pendidikan ini melibatkan koordinasi antara Kementerian PU, Kemendikdasmen, dan Kemenag. Kolaborasi tersebut menghasilkan skema induk renovasi sekolah, termasuk standar bangunan tahan gempa, fasilitas sanitasi, dan kesiapan digitalisasi pembelajaran.
“Ini bukan lagi soal sekolah di bawah Kemendikdasmen atau madrasah di bawah Kemenag. Ini tentang masa depan anak bangsa. Keselamatan dan kenyamanan siswa adalah prioritas utama,” kata Dirjen PDM, Gogot Suharwoto.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai langkah pemerintah ini strategis untuk menyiapkan SDM unggul. “Kalau konsisten, pembangunan infrastruktur pendidikan dalam 20 tahun ke depan bisa benar-benar memutus kesenjangan. Indonesia bisa melahirkan generasi emas,” katanya. (GIT)
