JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan konektivitas dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Indonesia.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024), Dody menyampaikan bahwa infrastruktur air dan konektivitas merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama dalam mendukung distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Dody menegaskan bahwa salah satu langkah utama untuk memperkuat ketahanan pangan adalah melalui pembangunan dan peresmian bendungan serta waduk yang akan meningkatkan pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang lebih efisien akan mendukung ketahanan produksi pangan di daerah-daerah sentra pertanian.
Tidak hanya itu, pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi fokus utama untuk memperbaiki konektivitas, sehingga hasil pertanian dapat dengan mudah dijangkau dan dipasarkan, terutama ke wilayah-wilayah yang membutuhkan akses distribusi lebih baik.
Dukungan untuk “Food Estate”
Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pengembangan kawasan-kawasan Food Estate yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia.
Salah satu contoh yang diungkapkan Dody adalah pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng), Merauke (Papua Selatan), dan beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Melalui pengembangan kawasan-kawasan ini, diharapkan dapat tercipta pusat-pusat produksi pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga berpotensi untuk ekspor.
“Dukungan ketahanan pangan melalui pembangunan dan peresmian bendungan/waduk, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, adalah langkah-langkah strategis yang akan menggerakkan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini memiliki tantangan besar dalam distribusi pangan,” ungkap Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Dody mengungkapkan tiga strategi utama dalam penyusunan program infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Strategi pertama adalah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan Asta Cita, termasuk fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah.
Selain itu, Kementerian PU juga akan mengoptimalkan infrastruktur yang telah terbangun agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan.
Strategi ketiga adalah memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
Kerja sama yang solid diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, perumahan, dan sarana publik lainnya.
Persiapan Program Infrastruktur
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan, menjelaskan bahwa pembukaan Rakorbangwil 2024 menjadi momen penting untuk memulai persiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia untuk TA 2026.
Rangkaian Rakorbangwil ini, yang dimulai dengan verifikasi kesiapan kawasan prioritas, bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Rakorbangwil ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa program-program infrastruktur yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yudha.
Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah memverifikasi kesiapan kawasan prioritas serta menentukan kebutuhan program yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
Kegiatan ini juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari kementerian/lembaga negara, Bappeda/Bappelitbangda Provinsi, hingga unit teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
Desk Provinsi yang akan digelar pada 18–22 November 2024, baik secara daring maupun luring, akan menjadi forum untuk memetakan berbagai prioritas pembangunan di setiap provinsi, serta untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan program pembangunan dengan rencana jangka panjang nasional.
Infrastruktur yang Berkelanjutan
Dengan adanya perhatian besar terhadap sektor ketahanan pangan, infrastruktur SDA, dan konektivitas, Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Dody Hanggodo menekankan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur harus selalu didorong dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan efisiensi.
Infrastruktur yang solid, terintegrasi, dan ramah lingkungan diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia pada tahun 2045.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian PU optimis bahwa Indonesia dapat mencapai target-target besar dalam pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. (GIT)
