JAKARTA, LINTAS – Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 19,35 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur permukiman di seluruh Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (6/7/2026). RDP membahas arah kebijakan, prioritas program, dan kebutuhan anggaran Bidang Infrastruktur Cipta Karya Tahun Anggaran 2027 dalam mendukung target pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Chandra menjelaskan Ditjen Cipta Karya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 11,07 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp 30,42 triliun. Dengan demikian masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 19,35 triliun agar seluruh program prioritas dapat berjalan optimal.
“Dari pagu indikatif tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk Program Teknis sebesar Rp 10,03 triliun, sedangkan Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp 1,04 triliun,” jelas Chandra dikutip dari keterangan tertulis.
Fokus Air Minum, Sanitasi, dan Infrastruktur Perkotaan
Menurut Chandra, pada 2027, Ditjen Cipta Karya akan memfokuskan programnya untuk mendukung Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, antara lain melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi, pengembangan kawasan strategis, pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, penataan bangunan gedung, hingga penguatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana.
Melalui pagu indikatif yang tersedia, Ditjen Cipta Karya menargetkan pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan persampahan, pengembangan kawasan strategis, pembangunan dan rehabilitasi gedung, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan infrastruktur Cipta Karya.
Namun demikian, Chandra mengakui masih terdapat sejumlah target pembangunan yang belum dapat diakomodasi akibat keterbatasan anggaran, terutama pada sektor air minum, sanitasi, pengembangan kawasan strategis, penataan bangunan, dan dukungan teknis.
Karena itu, Ditjen Cipta Karya mengusulkan tambahan anggaran agar target pembangunan infrastruktur permukiman dapat direalisasikan secara maksimal.
Program IBM Jangkau 3.246 Lokasi
Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Cipta Karya juga memaparkan rencana pelaksanaan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun Anggaran 2027. Program tersebut direncanakan menjangkau 3.246 lokasi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,70 triliun.
Program IBM mencakup Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, TPS3R, dan PISEW yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 48.469 tenaga kerja sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Adapun tahapan pelaksanaan dimulai dari proses pengusulan pada Agustus–September 2026, dilanjutkan verifikasi dan validasi hingga Oktober 2026, penetapan lokasi pada November 2026, revisi anggaran pada Januari 2027, dan pelaksanaan kegiatan mulai Februari hingga September 2027.
Komisi V Beri Masukan
Sementara itu Komisi V DPR RI memberikan sejumlah masukan terkait efektivitas pelaksanaan program, pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Chandra menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan Komisi V DPR RI dan menegaskan komitmen Ditjen Cipta Karya untuk memperkuat sinergi dengan DPR serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan arahan yang telah disampaikan oleh Komisi V DPR RI. Sinergi yang kuat antara Ditjen Cipta Karya dan DPR RI merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional secara berkelanjutan,” tutur Chandra.
Ia menambahkan, seluruh masukan dari DPR akan menjadi bahan penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Ditjen Cipta Karya ke depan, sehingga pembangunan infrastruktur permukiman dapat semakin berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (CHI)
Baca Juga: Tebar Promo Libur Sekolah, Whoosh Beri Diskon hingga Rp 200 Ribu
