JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) sepanjang 2024 hingga 2025 telah menangani pembangunan dan rekonstruksi sepanjang 2.227 kilometer jalan serta 2.917 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Perbaikan infrastruktur tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari waktu tempuh perjalanan yang semakin singkat, biaya transportasi dan logistik yang lebih efisien, hingga meningkatnya akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung rantai pasok pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui Program Inpres Jalan Daerah ini, pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir, sekaligus menghubungkan langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Dampaknya akan langsung terasa di lapangan, waktu tempuh distribusi menjadi lebih singkat, biaya angkut logistik dapat ditekan, serta risiko kerusakan hasil panen selama perjalanan dapat diminimalkan,” kata Dody dikutip Senin (6/7/2026).
Konektivitas
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui program ini, Kementerian PU menangani ruas-ruas jalan milik pemerintah daerah yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, jalan daerah dengan jalan nasional, permukiman dengan pusat pelayanan publik, hingga kawasan pariwisata dan sentra-sentra perekonomian.
Dody menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,65 triliun untuk penanganan 304 kilometer jalan dan 2.201 meter jembatan yang tersebar di 96 pemerintah daerah, terdiri atas 12 pemerintah provinsi, 69 pemerintah kabupaten, dan 15 pemerintah kota.
Skala program kemudian meningkat signifikan pada TA 2025–2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,7 triliun, termasuk biaya pengawasan, untuk menangani 1.923 kilometer jalan dan 716 meter jembatan di 354 pemerintah daerah, yang meliputi 34 pemerintah provinsi, 294 pemerintah kabupaten, dan 26 pemerintah kota.
Hingga pertengahan pelaksanaan TA 2025, capaian yang telah diresmikan mencapai 1.151 kilometer jalan dan 235 meter jembatan dengan nilai investasi sekitar Rp 5,4 triliun yang tersebar di 37 provinsi.
Sementara itu, pada TA 2026 masih terdapat sejumlah paket pekerjaan kontrak tahun jamak yang sedang berlangsung. Proyek tersebut mencakup pembangunan 772 kilometer jalan dan 481 meter jembatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun.
Dukung Aktivitas Ekonomi
Salah satu contoh keberhasilan Program Inpres Jalan Daerah adalah rekonstruksi Jalan Sungai Gampa di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Melalui anggaran sebesar Rp 2,7 miliar, Kementerian PU merekonstruksi jalan sepanjang 1,18 kilometer yang sebelumnya mengalami kerusakan dan penurunan kualitas perkerasan.
Setelah selesai dibangun, kondisi jalan menjadi lebih mantap sehingga memperlancar konektivitas antara Kabupaten Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk memperkuat konektivitas nasional secara berkelanjutan, Kementerian PU juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12 triliun guna melanjutkan Program Inpres Jalan Daerah pada tahun ini. (CHI)
Baca Juga: Proyek Akses Tol Patimban Paket 3 Dikebut, Kendala Material Mulai Teratasi
