JAKARTA, LINTAS – Dalam tiga tahun (2020-2023) sebanyak 14.798 desa di seluruh Indonesia menerima bantuan air minum dan sanitasi. Pemberian bantuan ini salah satu wujud program penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR.
Dari rilis pers yang diterima Majalahlintas.com disebutkan, Kementerian PUPR menangani pemberantasan kemiskinan ekstrem secara bertahap dengan penataan kawasan secara terpadu di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota pada 2022 dan 514 kabupaten/kota secara nasional pada periode 2023-2024.
Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penanganan kemiskinan esktrem Kementerian PUPR dilaksanakan melalui program integrasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan Ditjen Perumahan.
“Program penghapusan kemiskinan yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrem dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga tepat sasaran, efektif dan efisien,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada tahun 2020-2023, Kementerian PUPR telah melakukan dukungan infrastruktur melalui perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 277.712 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selanjutnya dukungan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang Cipta Karya meliputi penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) pada 5.556 desa (61.177 keluarga) dan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada 9.242 desa (84.085 SR).
Pemberdayaan dan Edukasi
Penanganan terintegrasi juga dilaksanakan pada 54 lokus/kawasan prioritas, termasuk Kawasan Belawan Bahari di Kota Medan. Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, selain pembangunan infrastruktur dasar juga disertai dengan upaya pemberdayaan dan edukasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan livelihood masyarakat.
Program penanganan kemiskinan ekstrem diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam mendukung program tersebut, Kementerian PUPR mendapat tugas untuk melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran bidang PUPR; menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan; memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi permukiman bagi keluarga miskin ekstrem. (*/HRZ)
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Fasilitas Air Minum di 19.126 Lokasi dalam 5 Tahun
