JAKARTA, LINTAS — Salah satu solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah dengan menggunakan angkutan massal kereta api sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong penerapan pembiayaan hijau pada proyek-proyek perkeretaapian di Indonesia.
Ia mengatakan, green financing atau pembiayaan hijau merupakan inovasi terbaru dalam industri keuangan yang memungkinkan alokasi dana ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada perlindungan dan mitigasi kerusakan lingkungan.
“Untuk menciptakan transportasi yang hijau, berkelanjutan, berkeadilan, berkeselamatan membutuhkan cost yang tinggi. Tetapi, kalau ini tidak diwujudkan, masalah polusi dan perubahan iklim tidak bisa kita atasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis Rabu (20/9/2023).
Budi menyebut, untuk mengembangkan sistem angkutan massal kereta api, selain memerlukan investasi besar, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi guna menjaga tarif agar terjangkau bagi masyarakat.
“Lebih dari 30 persen alokasi anggaran kami diperuntukkan untuk memberikan subsidi,” ujar Menteri Budi.
Baca Juga: Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan 2024 Sebesar Rp 38,47 Triliun
Budi mendorong semua pihak untuk sepakat bahwa pembangunan transportasi massal, seperti kereta api adalah suatu keharusan, karena perannya yang krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tingkat emisi gas buang yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
“Untuk itu, konsep seperti green financing dan creative financing perlu terus kita dorong untuk mendapatkan dukungan pembiayaan,” kata Budi.
Pustral UGM
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Ikaputra mengatakan, pemerintah harus memutuskan kebijakan yang tepat dan pro terhadap upaya mengatasi masalah perubahan iklim.
Ikaputra mengatakan, akan ada beberapa ancaman yang lebih serius daripada pandemi Covid-19 ke depan, di antaranya adalah dampak dari perubahan iklim yang dapat menjadi “pandemi” baru, serta ancaman lain seperti dampak dari konflik Rusia-Ukraina dan transformasi digital.
Menurut Ikaputra, pembangunan infrastruktur perkeretaapian tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga dipercaya dapat mengurangi risiko ancaman bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.
“Angkutan perkeretaapian belum cukup didukung pemerintah karena investasinya besar, return lambat, fiskal negara yang tidak pas dengan kebutuhan pendanaan. Untuk itu perlu dirumuskan green financing yang tepat di sektor perkeretaapian,” kata Ikaputra.
Ia berharap terciptanya sinergi yang solid antara Kementerian dan Lembaga, termasuk Kemenkomarves, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenhub, agar dapat merencanakan secara terpadu dan mencapai pemahaman yang seragam tentang konsep green financing. (MDF)
Baca Juga: Periode 2014-2023, Kemenhub Bangun Banyak Infrastruktur Transportasi
