JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan mengelola anggaran sebesar Rp 38,47 triliun pada 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan konektivitas nasional dan keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi.
“Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari siaran pers, Kamis (7/9/2023).
Pengesahan anggaran ini dilakukan saat Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga 2024 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Dijelaskan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 naik Menjadi Rp 38,47 T dengan penambahan Rp 400 miliar untuk pelayanan keperintisan laut dan udara dari pagu indikatif sebelumnya.
Dari pagu anggaran Kemenhub tahun 2024, terdapat selisih sebesar Rp 36,05 triliun dibandingkan dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 74,53 triliun. Meskipun terdapat selisih signifikan, Budi Karya Sumadi berusaha memastikan kelancaran semua program.
Pendanaan di Luar APBN
Budi mengatakan, terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN.
“Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, investasi swasta, pemanfaatan BMN dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” kata Budi.
| Rincian Alokasi Anggaran | |
| Sekretariat Jenderal | Rp 645,57 miliar |
| Inspektorat Jenderal | Rp 111,10 miliar |
| Ditjen Perhubungan Darat | Rp 6,64 triliun |
| Ditjen Perhubungan Laut | Rp 9,49 triliun |
| Ditjen Perhubungan Udara | Rp 7,67 triliun |
| Ditjen Perkeretaapian | Rp 9,68 triliun |
| Badan Kebijakan Transportasi | Rp 192,94 miliar |
| Badan Pengembangan SDM Perhubungan | Rp 3,69 triliun |
| Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | Rp 329,87 miliar |
Ia juga mengapresiasi masukan dari beberapa anggota DPR I tentang program-program yang harus dilaksanakan oleh Kemenhub pada 2024. Termasuk peningkatan penyediaan layanan bus dan transportasi bagi pelajar serta dukungan pendidikan di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenhub kini sedang memverifikasi sejumlah proposal dari berbagai lembaga pendidikan yang akan disediakan armada berupa bus sekolah. Pengelolaan transportasi bagi pelajar ini akan dikelola sepenuhnya kelak oleh lembaga pendidikan.
Baca Juga: Atasi Masalah Transportasi Publik, Kemenhub Jalankan Program Pembelian Layanan
Tahun 2024, menandai akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Karena itu, Kementerian Perhubungan berkomitmen penuh mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
Budi berharap, semua proyek infrastruktur transportasi dapat diselesaikan dengan sukses dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (MDF)
