JAKARTA, LINTAS – Wilayah kerja Pelabuhan Lirang, Pelabuhan Luang dan Pelabuhan Mahaleta di Maluku akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengembangan transportasi dan mewujudkan konektivitas di wilayah Timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Antoni Arif Priadi, menyebut meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, Wilker Pelabuhan Lirang menghadapi kendala pada alur masuk yang sempit dan arus yang tidak menentu.
“Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi di antaranya keterbatasan fasilitas di beberapa Wilayah Kerja Pelabuhan. Kami terus memperjuangkan peningkatan konektivitas di wilayah timur Indonesia melalui transportasi laut. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur yang harus diatasi,” ujar Capt. Antoni dalam keterangan Kemenhub, Minggu (28/4/2024).
Menurut Capt. Antoni, pendangkalan alur masuk menjadi masalah serius, sehingga membatasi kapal dengan draft di atas dia meter untuk berlabuh.
“Meskipun telah dilakukan pengerukan pada tahun 2017, pendangkalan kembali terjadi, menyebabkan kapal harus berlabuh dan melakukan aktivitas turun-naik penumpang serta bongkar-muat barang dengan jarak yang cukup jauh dari Dermaga Lirang,” tuturnya.
Adapun alasan Wilker Pelabuhan Luang juga menjadi fokus perhatian, menurut Capt. Antoni, karena belum memiliki fasilitas pelabuhan, wilayah ini sudah dijadikan tempat singgah oleh kapal perintis.
“Namun, kegiatan turun-naik penumpang dan bongkar muat barang dilakukan dengan jarak yang jauh dari pulau Luang, mencapai sekitar 10 km dari tepi pulau,” ujarnya.
Beberapa kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut adalah kapal perintis (KM Sabuk Nusantara 71, KM Sabuk Nusantara 87, KM Sabuk Nusantara 28, dan KM Lintas Bahari Indonesia).
“Namun saat ini Pra Studi Kelayakan telah dilakukan pada tahun anggaran 2022 untuk memperbaiki kondisi ini,” kata Capt. Antoni.
Sedangkan untuk Wilker Pelabuhan Mahaleta, kendati telah memiliki fasilitas pelabuhan, terdapat kerusakan berat pada salah satu segmen dermaga dan causeway. Kondisi ini menghambat operasional pelabuhan.
“Pembangunan dan rehabilitasi sudah direncanakan pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan, menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” tutur Capt. Antoni.
“Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tujuan ini dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan wilayah tersebut. Kementerian Perhubungan terus mengawal dan mempercepat langkah-langkah strategis ini untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat kepulauan dan ekonomi nasional,” kata dia. (CHI)
Baca Juga: 17 Bandara di Indonesia Tidak Lagi Berstatus Internasional, Ini Alasannya