Siang itu, di sebuah gang sempit di Bekasi, Nuraini (38) tengah menjemur pakaian di depan kontrakan kecilnya. Ibu dua anak itu sudah delapan tahun tinggal di rumah petak berukuran 3×5 meter. Setiap bulan, hampir separuh gajinya habis untuk membayar sewa.
“Punya rumah sendiri masih mimpi. Harga tanah mahal sekali,” ujarnya lirih.
Namun wajah Nuraini kini sedikit lebih cerah. Ia baru mendengar kabar tentang Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program yang digadang-gadang menjadi solusi krisis perumahan nasional itu, memberi secercah harapan bagi jutaan keluarga seperti Nuraini yang selama ini hanya bisa bermimpi punya hunian layak.
Menjawab Krisis Perumahan
Indonesia masih dibayangi backlog perumahan yang menembus 9,9 juta rumah tangga. Tak hanya itu, ada 26,9 juta rumah tidak layak huni yang perlu direnovasi. Inilah titik awal lahirnya program besar ini.
Dengan target ambisius 3 juta unit rumah per tahun, pemerintah ingin menghadirkan solusi nyata. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan, termasuk kawasan pesisir.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Program ini adalah revolusi sosial,” kata Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albert Tarigan, saat ditemui, Selasa (12/8/2025).
Inovasi Skema yang Membuka Akses
Pemerintah tahu bahwa hambatan terbesar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah soal pembiayaan. Karena itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan skema sewa-beli (rent-to-own).
“Skema ini diharapkan jadi jawaban untuk pekerja informal atau mereka yang terhalang SLIK OJK,” jelas Endang Kawidjadja, Tenaga Ahli Menteri PKP.
Dalam konsep ini, calon pembeli bisa menempati rumah dengan sistem sewa yang sekaligus menjadi tabungan uang muka. Setelah dua tahun, hunian itu dapat beralih status menjadi milik mereka.
Motor Baru Ekonomi Nasional
Dampak program ini tak hanya dirasakan warga yang akan memiliki rumah. Pembangunan besar-besaran ini diproyeksikan menjadi mesin pencipta lapangan kerja.
Menurut Real Estate Indonesia (REI), satu unit rumah mampu menyerap 4–5 tenaga kerja. Dengan target 3 juta unit, program ini berpotensi menciptakan 12–15 juta lapangan pekerjaan setiap tahun.
“Kalau dihitung dengan industri turunannya, bisa sampai 20 juta tenaga kerja terserap,” ujar Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum REI.
Tak heran, sektor properti disebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen.
Di lapangan, geliat program ini sudah mulai terasa. Di Cluster Alexandrite, Bekasi, ratusan unit rumah subsidi sudah berdiri. Beberapa sudah ditempati, sisanya dalam tahap finishing. Sementara di Jakarta, Dinas Perumahan sedang menyiapkan 32.378 unit rusunawa multi-years 2025–2026 di berbagai titik strategis seperti Marunda, Komarudin, hingga Yos Sudarso.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bahkan menjanjikan rusun modern yang ramah milenial dengan fasilitas lengkap, termasuk WiFi gratis. “Kami ingin rusun jadi alternatif hunian berkualitas, setara Singapura,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Program raksasa ini tentu tidak berjalan sendiri. Pemerintah menyiapkan Rp18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dukungan juga datang dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga pengembang swasta.
Langkah konkret juga terlihat di daerah. Beberapa pemerintah daerah telah membebaskan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR. Kebijakan ini membuat harga rumah bersubsidi jauh lebih terjangkau.
Kembali ke Nuraini, ia menatap foto anak sulungnya yang baru masuk SMP. “Kalau bisa punya rumah sendiri, saya ingin anak-anak tumbuh dengan lebih nyaman. Tak lagi pindah-pindah kontrakan tiap dua tahun,” katanya dengan suara bergetar.
Baca Juga: Selisih Tipis, Menteri PKP: Lebih Untung Beli Rumah Subsidi dengan KPR FLPP daripada Ngontrak
Harapan seperti Nuraini inilah yang coba diwujudkan pemerintah lewat Program 3 Juta Rumah. Program ini bukan sekadar menambah bangunan, tapi membangun masa depan.
Seperti dikatakan Presiden Prabowo, “Kita harus memastikan setiap anak bangsa memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat.” (GIT)
