JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program strategis nasional.
Tahun ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran Rp 6 triliun untuk membangun 1.542 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan insentif berupa sewa empat tahun di muka. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus memastikan distribusi pangan gizi berjalan merata. Total ada 264 lokasi yang dipilih sebagai proyek percontohan program SPPG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut keberadaan SPPG bukan hanya soal ketahanan gizi, tetapi juga mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian lokal.
“Satu SPPG saja bisa menggerakkan usaha kolam lele, beras, jagung, sayuran, hingga peternakan. Ini peluang besar bagi Bumdes, koperasi, dan petani desa,” ujar Dadan, Kamis (18/9/2025).
Dengan demikian, SPPG diproyeksikan menjadi katalis untuk menghidupkan ekonomi perdesaan. Pelaku usaha mikro di sektor pertanian dan perikanan diprediksi mendapat manfaat langsung, sekaligus memperluas akses pasar mereka.
Capaian Produksi dan Target 2025
Hingga saat ini, BGN telah memproduksi lebih dari 1 miliar porsi makanan dengan standar keamanan ketat dan target zero incident. Jumlah SPPG juga mengalami lonjakan signifikan. Pada Januari 2025 hanya ada 190 unit, tetapi pada September jumlah tersebut meningkat menjadi 8.344 unit.
Pemerintah menargetkan 10.000 SPPG beroperasi hingga akhir tahun. Dengan kapasitas tersebut, ketersediaan pangan bergizi dipastikan lebih terjamin dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Program SPPG melibatkan lebih dari 600 ribu tenaga kerja langsung. Jumlah ini belum termasuk petani, peternak, hingga pelaku rantai pasok lain yang ikut terlibat. Artinya, manfaat ekonomi dari program ini tersebar luas dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru.
Selain meningkatkan ketahanan pangan, SPPG juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Desa-desa yang selama ini kesulitan mengakses sumber gizi kini berpeluang tumbuh menjadi pusat produksi pangan berbasis komunitas.
Proyeksi Anggaran hingga 2026
BGN menargetkan anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 untuk memperkuat program SPPG. Angka ini bahkan bisa meningkat hingga Rp367 triliun jika memperhitungkan cadangan dana.
Baca Juga: Pasir Dikeruk, Pantai Terkikis, Jalan Nasional Terancam
Menariknya, 96 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional. Ini menegaskan bahwa SPPG menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan manusia Indonesia, sejalan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. (GIT)
