JAKARTA, LINTAS – Pemerintah Indonesia menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam transformasi ekonomi nasional. Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Abdul Malik Sadat, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen vital untuk memperkuat ketahanan pangan.
Menurutnya, konektivitas yang mumpuni akan menjamin distribusi hasil pertanian dari pusat produksi ke konsumen tetap efisien dan kompetitif. Dalam paparannya, Abdul Malik menyoroti bahwa sekitar 66 juta penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian.
Oleh karena itu, pangan selalu menjadi isu sensitif, terutama berkaitan dengan angka inflasi dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan (rural). Jika Indonesia ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, maka efisiensi logistik pangan di jalur darat harus segera dibenahi.
Transformasi Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan
Selama 10 tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur transportasi, khususnya jalan tol dan jalan nasional, mengalami peningkatan signifikan. Namun, Abdul Malik memberikan catatan kritis terkait pertumbuhan ekonomi yang masih stabil di angka 5 persen.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merefleksikan kembali premis bahwa pembangunan jalan harus memberikan dampak rambatan (multiplier effect) yang nyata terhadap produktivitas petani dan nelayan.
Bappenas mendorong pergeseran paradigma dari sekadar “pendekatan belanja” menjadi “pendekatan investasi”. Setiap rupiah yang keluar untuk pembangunan jalan harus mampu menurunkan biaya logistik dan memangkas waktu tempuh.
Hal ini krusial mengingat karakteristik komoditas pangan yang mudah rusak (perishable). Abdul Malik mencontohkan, sayur-mayur, tomat, hingga ternak ayam sangat bergantung pada kecepatan distribusi. Keterlambatan akibat kemacetan atau akses jalan yang buruk dapat menyebabkan barang busuk atau ternak mati di jalan, yang berujung pada kerugian besar bagi petani.
Paradoks Negara Kepulauan dan Tantangan Logistik
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan distribusi antar-pulau yang kompleks. Saat ini, lumbung pangan mulai bergeser ke luar Pulau Jawa, seperti di Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, di mana potensi lahan dan air masih tersedia luas. Namun, kendala utama yang muncul adalah kurangnya sistem logistik yang efisien untuk mengirimkan hasil panen tersebut ke pusat konsumsi di Pulau Jawa.
Abdul Malik mengungkapkan fakta pahit bahwa dalam beberapa kasus, mendatangkan beras dari Thailand atau Vietnam bisa jauh lebih murah daripada mengirimkan hasil bumi dari luar Jawa ke Jakarta.
“Ongkos logistik seringkali lebih besar daripada ongkos produksi di tingkat petani. Inilah yang menyebabkan petani kita tetap berada dalam garis kemiskinan,” ujarnya.
Margin perdagangan dan pengangkutan untuk beras mencapai 18 persen, sementara untuk daging sapi bahkan mencapai angka fantastis 41 persen.
Mendorong Hilirisasi dan Optimalisasi Jalur Logistik
Bappenas menekankan pentingnya membangun ekosistem logistik yang terintegrasi (logistics triangle), yang menghubungkan jalan nasional, pelabuhan, kawasan industri, hingga pusat pergudangan. Infrastruktur jalan diharapkan tidak hanya menjadi lintasan, tetapi juga pemicu munculnya industri pengolahan di dekat sumber bahan baku (hilirisasi).
Selama ini, banyak komoditas sumber daya alam seperti kelapa di Maluku Utara atau ikan di wilayah Timur Indonesia tidak memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah asalnya karena biaya logistik yang mahal. Tanpa sistem transportasi yang efisien, produk dalam negeri akan selalu kalah bersaing dengan produk impor yang mendarat langsung di pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa.
Konektivitas Utara-Selatan dan Multimoda
Ke depan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan memprioritaskan perbaikan konektivitas jalur Selatan-Utara, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini penting untuk menghidupkan potensi ekonomi di wilayah Selatan, seperti produksi perikanan tangkap (tuna dan lobster) agar bisa masuk ke pasar Jakarta dengan biaya yang bersaing terhadap produk impor.
Abdul Malik mengingatkan bahwa ketahanan pangan dan energi adalah tema besar transformasi Indonesia. Infrastruktur transportasi harus mampu memberikan jaminan insentif bagi petani untuk terus menanam. (GIT)
Baca Juga: KAI Commuter Beri Promo Nataru, Tarif Basoetta Turun Jadi Rp 50 Ribu
