JAKARTA, LINTAS – Bisnis jalan tol di Indonesia memasuki fase yang jauh lebih menantang dibanding satu dekade terakhir. Setelah melewati masa euforia pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era Presiden Joko Widodo, industri kini menghadapi dua tekanan utama: perubahan fokus pembangunan pemerintah serta krisis finansial yang mulai menekan model bisnis berbasis penugasan.
Namun di tengah dinamika tersebut, PT Hutama Karya (Persero) atau HK tidak memilih jalan defensif. Perusahaan justru melihat peluang baru dari pergeseran prioritas pemerintah yang kini menitikberatkan pada hilirisasi energi, energi terbarukan, hingga ketahanan pangan.
EVP Corporate Secretary HK, Mardiansyah, menegaskan bahwa arah kebijakan nasional menuju hilirisasi energi bakal membuka kebutuhan infrastruktur dalam skala besar. Menurutnya, berbagai langkah negara menuju energi terbarukan, pembangunan ekosistem pangan, hingga diversifikasi industri, tetap membutuhkan fondasi fisik yang kuat.
“Arah daripada pembangunan pemerintah itu ke hilirisasi energi terbarukan, kepada pangan, dan segala macam itu pasti membutuhkan pembangunan infrastruktur,” ujar Mardiansyah, Jumat (28/11/2025).
Dengan perspektif tersebut, HK menilai sektor infrastruktur tidak akan kehilangan momentum meski jalan tol tidak lagi menjadi satu-satunya pusat perhatian negara. Justru, transformasi menuju infrastruktur logistik dan energi dinilai membuka pasar baru yang sangat luas.
Jalan Tol Bukan Lagi Fokus Tunggal
Meskipun pembangunan jalan tol tidak menjadi prioritas tunggal, HK masih memikul tugas besar menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II. Namun, perusahaan tetap realistis melihat bahwa pengembangan kawasan non-tol, termasuk jalan-jalan pendukung ekosistem industri, akan memainkan peran lebih penting dalam mendukung hilirisasi.
Kebutuhan akan infrastruktur building, fasilitas logistik, dan jaringan pendukung energi terus meningkat. Pemerintah juga mulai mengarahkan investasi ke kebutuhan strategis seperti konektivitas kawasan pangan dan koridor energi baru.
Situasi ini membuat HK perlu melakukan penyesuaian strategi. Transformasi tersebut termasuk menangkap proyek-proyek yang lebih dekat dengan kebutuhan hilirisasi ketimbang sekadar fokus pada pembangunan tol baru.
HK kini bersiap memanfaatkan momentum. Dengan pengalaman panjang mengelola proyek berskala nasional, perusahaan melihat kesempatan untuk memperluas portofolio konstruksi ke sektor-sektor yang mendukung rantai pasok energi terbarukan dan industri pangan.
Dalam konteks tersebut, infrastruktur bukan hanya berarti jalan dan jembatan. Ke depan, HK memperkirakan kebutuhan pada fasilitas transportasi logistik, pusat energi, hingga area pendukung industri akan meningkat secara bertahap seiring pembentukan ekosistem hilirisasi baru yang menjadi fokus utama pemerintah.
Perubahan peta prioritas ini membuat sektor konstruksi tidak dapat lagi bersandar hanya pada penugasan jalan tol. Perusahaan perlu membaca tren dan menangkap peluang yang muncul dari strategi pembangunan nasional yang kini lebih menyasar sektor energi dan pangan.
Hadapi Babak Baru Pembangunan Nasional
Dengan kondisi fiskal pemerintah yang lebih ketat dan fokus pembangunan yang bergeser, HK menyadari perlunya model bisnis yang adaptif. Perusahaan kini menata ulang pendekatan agar mampu menyelaraskan kapasitas dan keahlian dengan kebutuhan pembangunan yang baru.
Sementara itu, proses penyelesaian JTTS Tahap II tetap berjalan sebagai bagian dari komitmen HK dalam mendukung konektivitas Indonesia. Namun, strategi perusahaan kini lebih menyebar ke berbagai sektor konstruksi, terutama yang berhubungan dengan transformasi energi dan ketahanan pangan.
Di tengah perubahan besar tersebut, HK melihat peluang tumbuh semakin terbuka. Selama infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan nasional, perusahaan yakin dapat terus memainkan peran strategis dalam mendukung agenda negara. (GIT)
Baca Juga: Hutama Karya Siapkan Diskon Tarif Tol Nataru 2025–2026, Tunggu Restu BPJT
