JAKARTA, LINTAS – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk menghadapi Angkutan Lebaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menhub menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.
Menurut Dudy, secara umum pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi telah mempersiapkan sarana, prasarana, hingga sistem pengawasan untuk menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sebanyak 50,60 persen penduduk Indonesia atau sekitar 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan selama masa mudik. Angka ini sedikit menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran 2025 yang mencapai sekitar 146 juta orang.
Langkah Strategis
Meski demikian, Dudy mengingatkan bahwa realisasi pergerakan masyarakat pada Lebaran sebelumnya justru melampaui angka survei.
“Pada tahun 2025, hasil survei memperkirakan sekitar 146 juta orang melakukan perjalanan. Namun dalam realisasinya, jumlah pergerakan mencapai sekitar 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat saat Lebaran cenderung lebih tinggi dari angka yang diperkirakan,” ujar Dudy.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta penyeberangan, pemeriksaan kelaikan operasional seluruh moda transportasi, hingga penyediaan armada tambahan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus bagi masyarakat, seperti diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan program mudik gratis. Kebijakan lain yang diterapkan meliputi penerapan work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, serta pengaturan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik.
Sistem Pemantauan Berbasis Digital
Dalam pengawasan operasional, Kementerian Perhubungan juga mengoptimalkan sistem pemantauan berbasis digital. Sistem tersebut meliputi pelaporan kondisi simpul dan jaringan transportasi, pemantauan pergerakan sarana transportasi, pemantauan melalui drone secara langsung, hingga pelaporan kecelakaan dan pengaduan masyarakat.
“Pemantauan juga mencakup kondisi cuaca dan sistem peringatan dini dari BMKG serta pengawasan melalui 7.159 CCTV yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan buffer zone berlapis di Pelabuhan Merak. Buffer zone di jalan tol akan memanfaatkan sejumlah rest area, mulai dari KM 13, KM 43, hingga KM 63.
Selain itu, buffer zone pelabuhan juga disiapkan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta beberapa titik di jalur arteri sebagai langkah tambahan untuk mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
Lima Jalur Penyeberangan
Dalam mendukung kelancaran arus penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, pemerintah juga menyiapkan lima jalur penyeberangan, yaitu Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai jalur cadangan (contingency plan).
Sementara untuk lintas penyeberangan menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, pemerintah menyiapkan jalur Ketapang–Gilimanuk serta Jangkar–Lembar.
Dudy juga menyoroti perlunya langkah antisipasi terhadap potensi gangguan operasional penyeberangan Jawa–Bali karena berdekatan dengan Perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
“Kami melihat perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali karena Perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang waktunya berdekatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungannya terhadap berbagai langkah yang telah disiapkan pemerintah dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan prima bagi masyarakat selama periode mudik dan arus balik. (*/CHI)
Baca Juga: Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Nasional dan Tol untuk Mudik Lebaran 2026
