JAKARTA, LINTAS – Pemerintah memastikan program padat karya tetap menjadi prioritas pada 2026. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) akan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia dan berpotensi menyerap hingga 1 juta tenaga kerja.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah memperkuat program ini sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Anggaran Naik Jadi Rp 5,48 Triliun
Dody menjelaskan alokasi anggaran IBM tahun 2026 meningkat dari pagu awal Rp 4,84 triliun menjadi Rp 5,48 triliun. Meski sempat mengalami penyesuaian akibat efisiensi fiskal, pemerintah berkomitmen mengembalikan dan memperkuat alokasi program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Program IBM memiliki multiplier effect besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung melalui skema padat karya sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Dody dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Penguatan anggaran ini merupakan hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fokus Terbesar di Sektor Irigasi
Dari total 15.364 lokasi, sebagian besar kegiatan berada di sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program ini akan dilaksanakan di 12.000 lokasi dengan alokasi sekitar Rp 2,7 triliun dan menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja.
Di sektor konektivitas, pembangunan padat karya difokuskan pada pembangunan 118 unit jembatan gantung dengan alokasi sekitar Rp 1,07 triliun. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk membuka akses wilayah terpencil serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Dorong Kualitas Hidup di Permukiman
Pada sektor permukiman, program IBM mencakup berbagai kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain:
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 808 lokasi
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 906 lokasi
- Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 823 lokasi
- Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi
- Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi
Kementerian PU juga terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI agar pelaksanaan IBM berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Dody menegaskan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat membuat program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
“Kami memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah penyesuaian anggaran. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya. (CHI)
Baca Juga: 21 Titik Kerusakan di Jalan Cikopo-Sadang Diperbaiki Cepat
