Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah (BPPW Kalteng) terus berupaya meningkatkan fasilitas air minum dan sanitasi dalam mendukung pencegahan dan penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah. Di antaranya, dengan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Kepala BPPW Kalteng Yanuar Seto Nugroho, mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan optimalisasi instalasi pengolahan air minum (IPA) di beberapa lokasi yang sudah tidak berfungsi atau menurun kapasitasnya seperti pada lokasi IKK Bejarau Sei Lepeh, Kabupaten Kotawaringin Timur.
(Kepala BPPW Kalteng Yanuar Seto Nugroho (kedua dari kiri) bersama jajaran)
Karakteristik air gambut untuk air baku seperti yang ada di Kabupaten Sukamara menyebabkan kesulitan penyediaan air minum dan diperlukan biaya yang cukup besar untuk membangun IPA di sana dalam rangka membantu mengatasi penyediaan air minum temasuk isu stunting. Program tersebut berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi.
“Kalimantan Tengah bisa dikatakan sangat luas. Namun, jumlah penduduknya sedikit sehingga peta penyebaran, baik untuk air bersih ataupun sanitasi, lebih sulit. Meski pun di sini terdapat banyak sumber air. Namun, yang bisa dimanfaatkan itu tidak banyak, mungkin hanya sekitar 3 persen air tawar di dunia ini yang bisa dikonsumsi apalagi di Kalteng ini,” ujar Yanuar (Lintas Edisi 86, 16/11/2023).
Oleh karena itu, program Pamsimas dalam hal penyediaan air bersih di Kalteng dinilai telah berhasil dalam menambah akses air minum aman dan akses sanitasi layak bagi masyarakat
“Karena ini berbasis masyarakat di mana masyarakatnya sendiri yang melaksanakan dengan bantuan dari kami sebagai fasilitator, sehingga bisa menggapai wilayah yang cukup sulit air ataupun kekeringan,” lanjutnya.
Pengelolaan Sampah
Kemudian terkait sanitasi, Yanuar mengatakan, untuk menangani permasalahan sampah saat ini telah dilakukan pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Merupakan penyelenggaraan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.
Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur ini, TPS3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala kawasan.
“Program ini dilakukan untuk mengurangi beban sampah yang sampai ke TPA, mungkin hanya sekitar 20-50 persen sampah saja yang tersisa nantinya, dan ini cukup berhasil dilakukan di Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya, hingga mendapatkan apresiasi dari Bapak Menteri (PUPR) di acara Hari Habitat dan Hari Kota Dunia kemarin sebagai TPS3R yang berkinerja baik,” ujar Yanuar.
(TPS3R Merdeka)
Kemudian, dalam penanganan kawasan kumuh melalui program Kotaku telah dibangun akses jalan lingkungan yang diharapkan bisa memberikan akses jalan yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya.
“Kebetulan, di sana kita juga bangun TPS3R maka aksesnya pun dipermudah. Kita berikan jalan dengan penanganan rigid beton agar menghilangkan kesan kumuh,” imbuhnya.
Infrastruktur Pendidikan
Selanjutnya terkait alokasi DIPA, Yanuar menyebutkan pada tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi kurang lebih sebesar Rp 100 miliar untuk keseluruhan paket kegiatan, dengan realisasi saat ini mencapai 82 persen.
Adapun yang menjadi fokus utama, yaitu di bidang infrastruktur pendidikan, di mana terdapat tiga paket kegiatan pada tahun ini dan satu di antaranya sudah selesai.
“Memang untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan ini lebih banyak direktif atau instruksi dari Presiden. Ada total 14 sekolah umum atau madrasah SD dan SMP yang saat ini sudah kita rehabilitasi bangunannya,” kata Yanuar.
Konsep infrastruktur pendidikan ini sendiri adalah merenovasi bangunan eksisting yang secara kondisi sudah tidak memenuhi persyaratan bangunan keselamatan, keandalan, kemudahan dan kenyamanan.
“Biasanya sekolah yang selesai kami rekonstruksi langsung menjadi idola masyarakat setempat, karena aksesnya jadi lebih mudah, bangunannya lebih bagus sehingga berubah standarnya,” lanjutnya.
(Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana MIN 1 Kabupaten Lamandau.)
Kesiapan Pemerintah Daerah
Menurut Yanuar, tantangan terbesar dalam membangun infrastruktur adalah kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah dibangun. Pasalnya, beberapa aset menjadi temuan BPK karena dianggap tidak operasional walau sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemda.
“Kami pun harus melakukan monev, sosialisasi, dan pemantauan rutin, bahkan kami bantu siapkan SOP-nya hingga ditandatangani menjadi peraturan daerah atau semacam surat edaran bupati. Jadi, ya memang agak berat untuk mengubah mindset masyarakat,” tuturnya
Yanuar berharap melalui program-program yang sudah dibangun, Pemda mampu mereplikasi berbagai kegiatan tersebut dan bisa turut membangun agar ke depannya lebih baik lagi.
“Besar harapan kami agar apa yang kami bangun bisa dipergunakan, dirawat, dioperasionalkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat, maupun pemerintah daerah. Dan kita akan coba terus mendampingi, karena ini menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, sehingga nantinya infrastruktur
tersebut akan bisa memiliki umur rencana yang panjang,” tutup Yanuar. (ROY/AN)
Baca Juga: Peninggian Badan Jalan Jalur Utama Penghubung Kalteng-Kalsel Antisipasi Banjir
