JAKARTA, LINTAS – Pemerintah pusat tengah menyiapkan gebrakan baru dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur di daerah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kebijakan bernama Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah (IID) kini mulai disusun sebagai strategi terpadu yang melampaui program-program sebelumnya.
IID bukan hanya sekadar lanjutan dari Inpres Jalan Daerah (IJD), melainkan perluasan dari cakupan penanganan infrastruktur yang lebih menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan, saat membuka acara Konsultasi Regional di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“IJD sudah kami lebur dalam IID. Dari hasil identifikasi kami, kebutuhan anggaran yang belum tertangani mencapai sekitar Rp 15 triliun,” ungkap Reiza.
Dari total tersebut, Rp 7,6 triliun dialokasikan untuk infrastruktur yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, sedangkan sisanya Rp 7,4 triliun difokuskan pada kebutuhan non-pangan.
Tidak hanya membenahi jalan-jalan daerah, IID juga akan mencakup perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, dan penyediaan air minum yang layak. Ini merupakan langkah konkret mendukung arah pembangunan nasional yang sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo dalam program Asta Cita.
Dengan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 23 triliun, pagu efektif Kementerian PU tahun anggaran 2025 kini mencapai Rp 73,76 triliun. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IID sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah diharapkan menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal, sekaligus membuka jalan bagi pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia. (GIT))
Baca Juga: Menteri PU: Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi dan Tekan Kemiskinan lewat Strategi PU608
