Kementerian PU Diminta Optimalkan Aset yang Ada Sebelum Bangun Baru

JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta memprioritaskan penyelesaian dan optimalisasi aset infrastruktur yang telah dibangun sebelum memperluas proyek baru. Langkah ini diperlukan agar investasi pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menekan biaya pembangunan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, menyampaikan hal tersebut saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (20/10/2026) di Jakarta.

Menurut Nazib, arah kebijakan pembangunan perlu bergeser dari sekadar membangun aset menuju pemanfaatan aset secara optimal. Infrastruktur yang telah selesai dibangun harus dipastikan berfungsi, terhubung dengan jaringan pendukung, dan dapat digunakan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

“Karena sudah mendekati ujung pemerintahan, dari membangun aset, kita akan fokus ke menghidupkan aset,” kata Nazib.

Ia menjelaskan, tahun anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, program 2027 mulai diprioritaskan dan persiapan anggaran 2028 perlu disusun sejak sekarang. Pada 2029, hasil pembangunan selama periode pemerintahan tersebut akan dievaluasi berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Nazib menekankan, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah proyek dan nilai anggaran. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

“Jadi, tidak semua bisa dibangun. Namun, yang dibangun harus betul-betul terkoneksi, betul-betul optimal, dan betul-betul sampai bisa bekerja,” katanya.

Perbaiki Efektivitas Investasi

Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni rasio yang menggambarkan kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output ekonomi.

Dalam target yang dipaparkan, ICOR diharapkan berada di bawah enam, disertai penurunan kemiskinan menuju nol persen dan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen.

Nazib menilai, tingginya kebutuhan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi antara lain berkaitan dengan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Infrastruktur yang dibangun secara terpisah tanpa dukungan jaringan pelengkap berpotensi membuat investasi belum menghasilkan manfaat maksimal.

Ia mencontohkan pembangunan bendungan yang belum terhubung dengan jaringan irigasi hingga ke sawah. Persoalan serupa terjadi pada sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah dibangun, tetapi jaringan perpipaannya belum menjangkau rumah tangga.

“Banyak aset yang belum optimal. Banyak aset yang belum tersambung. Padahal, aset itu modal. Modalnya sudah ada, tetapi belum bekerja secara maksimal,” tuturnya.

Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut menjadi penting agar setiap rupiah belanja pembangunan dapat memberikan hasil lebih besar. Pemerintah perlu melihat infrastruktur sebagai satu kesatuan sistem, bukan sekadar proyek yang berdiri sendiri.

Ketimpangan Wilayah

Dalam paparannya, Nazib juga menyoroti persebaran kegiatan ekonomi dan tantangan pemerataan pembangunan antarwilayah. Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, disusul Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, kontribusi sejumlah wilayah lain masih relatif lebih kecil.

Di sisi lain, kemiskinan masih menjadi persoalan, baik di perdesaan maupun perkotaan. Nazib menyebut angka kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen dan perkotaan 6,34 persen. Ia juga menyoroti kenaikan rasio Gini yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih perlu mendapat perhatian.

Menurut Nazib, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk memperluas kegiatan ekonomi dan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar. Karena itu, pemilihan proyek harus mempertimbangkan manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta keterkaitannya dengan kebutuhan wilayah.

Ia turut menyinggung keterbatasan anggaran Kementerian PU dibandingkan kebutuhan pembangunan. Dalam paparannya, kebutuhan anggaran disebut mencapai sekitar Rp219,81 triliun, sementara alokasi yang tersedia baru sekitar 52 persen dari kebutuhan tersebut.

Dengan keterbatasan itu, pemerintah perlu menetapkan prioritas secara lebih cermat. Proyek yang sedang berjalan, termasuk pekerjaan tahun jamak atau multiyears, harus diselesaikan agar tidak menambah daftar aset yang belum berfungsi optimal.

Irigasi, SPAM, dan Jalan Harus Terhubung

Nazib mencontohkan sejumlah persoalan yang menunjukkan belum optimalnya keterhubungan infrastruktur. Pada sektor sumber daya air, jaringan irigasi belum sepenuhnya menjangkau lahan pertanian yang berpotensi dilayani. Kondisi ini membuat manfaat bendungan dan infrastruktur air lainnya belum sepenuhnya dirasakan petani.

Pada sektor air minum, ia menyoroti kapasitas air yang belum tersalurkan kepada pelanggan. Dalam paparannya, Nazib menyebut terdapat kapasitas sekitar 27.000 liter per detik yang belum termanfaatkan secara optimal. Jika diasumsikan bernilai Rp5 per liter, potensi nilai air yang tidak termanfaatkan tersebut setara sekitar Rp135.000 per detik.

Karena itu, pembangunan sumber air baku, instalasi pengolahan, jaringan perpipaan, dan sambungan rumah perlu direncanakan sebagai satu sistem yang saling mendukung.

“Tidak bisa kita bicara air baku saja. Tidak bisa kita bicara pipa saja. Harus jelas bagaimana air itu sampai ke rumah atau kawasan yang membutuhkan,” kata dia.

Persoalan keterhubungan juga terlihat pada jaringan jalan. Nazib menyebut kondisi jalan nasional relatif lebih baik dibandingkan sejumlah jalan provinsi dan kabupaten. Namun, jalan yang menjadi kewenangan pusat dapat kehilangan manfaat ketika tersambung dengan jalan daerah yang kondisinya buruk.

Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar infrastruktur yang dibangun membentuk jaringan yang utuh. Dengan demikian, akses menuju kawasan produksi, pusat kegiatan ekonomi, dan permukiman dapat berfungsi secara berkesinambungan.

“Jalan pusat sudah bagus, tetapi begitu masuk ke jalan daerah, kondisinya langsung buruk. Artinya, kita belum membangun satu sistem yang terhubung,” ujarnya.

Harus Berbasis Kesiapan dan Manfaat

Memasuki penyusunan program dan anggaran 2028, Nazib meminta agar usulan proyek dilengkapi informasi yang memadai. Dokumen perencanaan perlu menjelaskan lokasi, kondisi eksisting, kebutuhan penanganan, tujuan pembangunan, serta manfaat yang akan dihasilkan.

Ia mengkritik usulan yang hanya memuat nama kegiatan, panjang jalan, dan kebutuhan biaya tanpa penjelasan mengenai persoalan yang hendak diselesaikan. Informasi yang terbatas membuat pemerintah kesulitan menilai urgensi dan efektivitas suatu proyek.

“Terus terang, kami agak sulit menganalisis kalau usulannya hanya mencantumkan nama jalan, panjang, dan nilai rupiah. Kita tidak tahu jalannya bagaimana, untuk apa, dan berada di kawasan mana,” kata Nazib.

Ia mengusulkan agar pengajuan program dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menelaah usulan secara lebih terstruktur, membandingkan prioritas, dan mengurangi proses administrasi yang berulang.

Nazib juga menekankan pentingnya kesiapan proyek sebelum pendanaan diberikan. Ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, dokumen studi, desain teknis, serta persyaratan lingkungan harus diselesaikan agar pelaksanaan tidak terhambat di kemudian hari.

“Siapkan dulu, baru didanai. Lahannya harus benar-benar siap. Dokumen studi, desain, lingkungan, dan kesesuaian tata ruang juga harus diselesaikan,” katanya.

Menurut dia, proyek baru tetap dimungkinkan, tetapi harus memenuhi persyaratan dan memiliki manfaat yang jelas.

Kementerian PU perlu menghindari pembangunan yang hanya menghasilkan aset fisik tanpa dukungan akses, energi, air, atau jaringan lain yang diperlukan untuk mengoperasikannya.

Tidak Bisa Dikerjakan Sendiri-Sendiri

Nazib selanjutnya mendorong pendekatan pembangunan berbasis kawasan. Infrastruktur jalan, sumber daya air, permukiman, energi, dan konektivitas digital perlu direncanakan secara terpadu untuk mendukung kawasan produktif.

Pendekatan ini penting bagi kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Pembangunan jalan saja tidak cukup apabila kawasan tersebut belum memiliki pasokan energi atau infrastruktur pendukung.

Sebaliknya, penyediaan energi juga belum optimal apabila akses jalan dan sarana distribusi belum tersedia.

“Jangan sampai jalannya sudah ada, tetapi energinya tidak ada. Atau energinya sudah ada, tetapi jalannya tidak ada. Harus menjadi satu kawasan dan dikerjakan bersama-sama,” kata Nazib.

Ia meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait menyelaraskan program sejak tahap perencanaan. Pembagian pekerjaan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi seluruh kegiatan harus mengarah pada tujuan kawasan yang sama.

Nazib juga mengingatkan agar pembangunan tidak mendahului kesiapan tata ruang dan kelembagaan. Infrastruktur yang telah selesai berisiko tidak dapat dimanfaatkan apabila persyaratan pendukung belum dipenuhi atau pemerintah daerah belum menyiapkan pengelolaan dan pemeliharaannya.

Selain itu, setiap proyek perlu memperhitungkan dukungan pemerintah daerah setelah aset diserahkan. Komitmen pengoperasian dan pemeliharaan harus jelas sejak awal, bukan baru dibahas setelah pembangunan selesai.

Ukur Hasil dari Manfaat bagi Masyarakat

Nazib menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah kilometer jalan, panjang jaringan irigasi, atau kapasitas infrastruktur yang berhasil dibangun. Pemerintah perlu menilai dampak yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Pada sektor irigasi, misalnya, capaian perlu dikaitkan dengan luas lahan pertanian yang benar-benar memperoleh layanan air. Untuk SPAM, keberhasilan perlu diukur dari jumlah rumah tangga yang memperoleh sambungan dan menikmati layanan air minum. Sementara itu, pembangunan jalan perlu dikaitkan dengan perubahan waktu tempuh, kelancaran logistik, dan akses menuju pusat ekonomi.

“Sekarang tidak cukup hanya berbicara output. Kita harus mengubahnya menjadi hasil yang dirasakan masyarakat. Bukan hanya berapa kilometer irigasi yang dibangun, tetapi berapa hektare sawah yang terlayani,” ujarnya.

Ia juga meminta agar aset yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi segera diperiksa dan dicarikan solusi. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab aset tidak berfungsi, apakah karena jaringan belum tersambung, fasilitas pendukung belum tersedia, atau kendala pengelolaan.

Menurut Nazib, mengoptimalkan aset yang sudah ada sering kali lebih mendesak daripada membangun proyek baru yang belum tentu memberikan manfaat dalam waktu dekat.

“Mending kita hidupkan aset yang sudah ada. Kalau pipanya belum tersambung, kita sambungkan. Kalau asetnya sudah jadi tetapi belum berjalan, kita cari tahu masalahnya dan selesaikan,” tuturnya.

Nazib berharap penyusunan program pembangunan ke depan lebih berorientasi pada keterpaduan, kesiapan, dan produktivitas. Pemerintah juga perlu membuka peluang pembiayaan alternatif dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk pelibatan badan usaha dan sumber pembiayaan lain untuk mendukung kawasan produktif.

“Pesan utamanya, tuntaskan dan sambungkan yang sudah dibangun. Optimalkan aset yang belum berfungsi. Pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kita harus beralih dari sekadar membangun aset menjadi memastikan aset itu hidup, terhubung, dan produktif,” pungkas Nazib. (CHI)