JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mematangkan perencanaan program infrastruktur tahun anggaran 2028 dengan menitikberatkan pada ketepatan sasaran, optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun, mitigasi bencana, serta keterpaduan pembangunan antarwilayah.
Pembahasan tersebut menjadi agenda Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PU Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal.
Menteri PU Dody Hanggodo dalam arahannya mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur harus selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui kerangka PU608.
Kerangka tersebut mencakup target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah enam, kemiskinan menuju nol persen, serta pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029. ICOR merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah nilainya, semakin efisien investasi tersebut.
“Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada Asta Cita dan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran PU608. Karena itu, setiap program perlu dievaluasi berdasarkan capaian, manfaat, dan kebutuhan yang belum terpenuhi,” kata Dody yang disampaikan secara daring.
Evaluasi Program Jadi Dasar Perencanaan
Dody menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan manfaat infrastruktur menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan berikutnya. Untuk tahun anggaran 2027, Kementerian PU menyusun program dengan pagu anggaran Rp114,59 triliun.
Sementara itu, perencanaan program 2028 perlu mempertimbangkan keterbatasan fiskal sehingga anggaran harus diarahkan pada kegiatan prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain melanjutkan program strategis, Kementerian PU juga perlu memperhitungkan risiko bencana dan memperkuat ketahanan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya.
Baca Juga: Pemulihan Aceh Tamiang Dikebut, Infrastruktur Air Minum dan Persampahan Dibenahi
Dalam penyusunan program 2028, Kementerian PU menetapkan lima strategi utama. Pertama, mempercepat pencapaian Asta Cita. Kedua, memperkuat kesiapsiagaan darurat dan mempercepat pemulihan pascabencana melalui koordinasi lintas instansi, pembagian peran yang jelas, serta kesiapan pemerintah daerah.
Ketiga, melanjutkan program Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat secara berkeadilan. Keempat, mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia agar layanan air semakin baik, perjalanan lebih lancar, dan fasilitas pendidikan lebih layak.
Kelima, menyinergikan program kementerian dan lembaga untuk mendukung Asta Cita. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan lahan, pengelola, dan komitmen pemeliharaan agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Infrastruktur Harus Terintegrasi dan Memberikan Manfaat
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Rakorbangwil merupakan agenda tahunan untuk menyelaraskan pengembangan infrastruktur wilayah sekaligus mempersiapkan program untuk tahun anggaran mendatang. Menurut Diana, perencanaan 2028 perlu memastikan kegiatan yang telah berjalan dapat dituntaskan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Artinya, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lanjutkan dan kita tuntaskan sehingga terlihat manfaatnya,” kata Diana.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Penyediaan air harus dipastikan berlanjut hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sementara bendungan dan jaringan irigasi perlu terhubung dengan daerah irigasi agar mendukung kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan.
Diana juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kawasan. Menurut dia, program yang tersebar tanpa keterkaitan berisiko tidak memberikan dampak optimal. Sebaliknya, pembangunan yang direncanakan secara terpadu dapat saling mendukung dan menghasilkan manfaat lebih besar.
“Kalau kita buat secara terpisah-pisah, programnya tidak menyatu. Karena itu, perlu dirancang dalam satu kawasan sehingga kegiatan yang satu dapat saling mendukung,” tuturnya.
Selain keterpaduan program, pembiayaan juga menjadi perhatian dalam penyusunan rencana 2028. Keterbatasan fiskal menuntut kementerian untuk menentukan prioritas secara cermat agar setiap anggaran menghasilkan manfaat yang terukur.
Diana menilai, tahun 2028 menjadi periode penting karena pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan dapat terlihat sebelum memasuki 2029. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan dan penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan harus dilakukan sejak dini.
Baca Juga: Ada Perbaikan Jalan Tol Jagorawi dan JORR 19–26 Oktober, Cek Titiknya
Ia menambahkan, perencanaan untuk 2028 perlu dilakukan sejak dini, termasuk memetakan kegiatan yang membutuhkan penyelesaian lanjutan dan memastikan dukungan pembiayaannya. (CHI)
