JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan penanganan permanen senilai sekitar Rp17,5 miliar untuk memperbaiki kerusakan jalan nasional akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga memeriksa kondisi hulu Sungai Batang Tapan untuk mengantisipasi potensi banjir bandang susulan.
Menteri PU Dody Hanggodo meninjau penanganan pascabencana di Batang Tapan, Senin (19/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi wilayah terdampak sekaligus memastikan langkah penanganan darurat dan mitigasi bencana berjalan secara terkoordinasi, terutama karena curah hujan masih cukup tinggi.
Dody mengatakan telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk memeriksa kondisi hulu Sungai Batang Tapan. Pemeriksaan tersebut diperlukan guna mengidentifikasi kemungkinan terbentuknya bendungan alam akibat material longsoran yang dapat memicu banjir bandang apabila jebol.
“Saya sudah minta Pak Dirjen SDA untuk mengecek kondisi di hulu seperti apa. Karena curah hujan masih lumayan cukup tinggi, saya khawatir di atas itu masih ada bendungan-bendungan alam,” kata Dody dikutip Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: Menteri PU Tinjau Penanganan Banjir Padang, Siapkan Check Dam di Hulu Sungai
Menurut dia, potensi bendungan alam perlu diantisipasi agar aliran air dapat dikendalikan dan risiko banjir bandang susulan berkurang. Hasil pemeriksaan di wilayah hulu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Meski Sungai Batang Tapan bukan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk merancang penataan sungai sesuai kondisi lapangan.
“Kita akan pelan-pelan, bersama Pemprov Sumbar, untuk mendesain seperti apa Sungai Batang Tapan. Nanti saya akan diskusi juga dengan Pak Gubernur,” ujar Dody.
Sejumlah Titik Jalan Nasional Mengalami Kerusakan
Dampak bencana juga terjadi pada ruas Jalan Tapan–Batas Jambi. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, telah mengidentifikasi sejumlah titik kerusakan akibat longsor pada lereng atas dan lereng bawah jalan.
Kerusakan berupa badan jalan amblas ditemukan di Kilometer (KM) 219+100 sepanjang sekitar 150 meter dan KM 219+500. Sementara itu, bahu jalan di KM 227+500 tergerus aliran air. Badan jalan di KM 231+850 juga mengalami amblas dengan risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.
Selain kerusakan badan jalan, material longsor menutup sebagian jalur nasional di beberapa lokasi. Longsor pada lereng atas tercatat di KM 228+000 sepanjang sekitar 200 meter dan KM 228+450 sepanjang 150 meter, serta sejumlah titik lain hingga KM 233+000.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan risiko terhadap pengguna jalan. Pembersihan material longsor menjadi salah satu prioritas agar akses jalan dapat kembali berfungsi dengan aman.
Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU menyiapkan lima unit excavator, dua unit wheel loader, dua unit dump truck, dan satu unit motor grader. Petugas juga perlu memasang rambu peringatan serta garis pembatas di lokasi terdampak untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Penanganan Permanen Diperkirakan Rp17,5 Miliar
Setelah penanganan darurat, perbaikan permanen diperlukan untuk menjaga stabilitas lereng dan melindungi badan jalan dari kerusakan lanjutan. Salah satu pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan Retaining Wall Concrete (RWC) atau dinding penahan di KM 219+200.
Kebutuhan anggaran untuk penanganan permanen tersebut diperkirakan mencapai Rp17,5 miliar. Pelaksanaannya direncanakan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dody menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang.
“Sebenarnya yang saya lebih tekankan di sini adalah bagaimana agar ke depan, walaupun dengan kondisi curah hujan yang mungkin mirip-mirip seperti ini, jangan sampai kejadian ini terulang lagi,” ujarnya.
Kementerian PU, lanjut Dody, akan mendorong penanganan yang mempertimbangkan kondisi sungai, lereng, dan infrastruktur terdampak agar risiko bencana dapat ditekan, terutama saat curah hujan tinggi. (CHI)
