JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp249,29 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran (TA) 2028.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis.
Penyiapan program tersebut dimulai melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah (Rakorbangwil) 2026 yang digelar di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan, Rakorbangwil menjadi forum untuk menyelaraskan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran infrastruktur dengan kebutuhan pengembangan wilayah.
“Rakorbangwil merupakan forum pemrograman tahunan Kementerian PU yang menjadi tahapan awal perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 13 Tahun 2026,” kata Adenan.
Menurut dia, BPIW diarahkan menjadi pintu utama dalam proses perencanaan hingga penganggaran agar pembangunan infrastruktur dapat terintegrasi dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Pembukaan Rakorbangwil 2026 sekaligus menandai dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU untuk 2028.
“Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2026 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick-off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU tahun anggaran 2028,” ujarnya.
409 Kawasan Prioritas
Dalam rencana pembangunan 2028, Kementerian PU mengidentifikasi 409 kawasan atau lokus prioritas yang akan menjadi sasaran dukungan infrastruktur. Kawasan-kawasan tersebut dikelompokkan berdasarkan sejumlah prioritas nasional.
Sebanyak 292 kawasan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional 2, yakni swasembada pangan, air, dan energi.
Kemudian, 75 kawasan mendukung prioritas nasional 3 berupa pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas.
Sebanyak 21 kawasan masuk dalam prioritas nasional 4 untuk pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana strategis.
Selanjutnya, 23 kawasan mendukung prioritas nasional 5, yaitu hilirisasi dan industrialisasi.
Adapun 12 kawasan lainnya diarahkan untuk mendukung prioritas nasional 6 dan 8, yang mencakup pembangunan dari desa untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan serta penyelarasan kehidupan dengan lingkungan alam dan budaya.
Adenan menjelaskan, perencanaan dua tahun sebelum tahun pelaksanaan diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk memverifikasi, memvalidasi, dan mempertajam kesiapan kawasan prioritas beserta kebutuhan programnya.
Sumber Anggaran
Total anggaran Rp249,29 triliun tersebut berasal dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU 2025–2029 sebesar Rp219,6 triliun dan pemutakhiran Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera 2026–2028 sebesar Rp29,69 triliun.
Sektor sumber daya air (SDA) mendapat alokasi terbesar, yakni Rp101,91 triliun. Berikutnya, sektor Bina Marga memperoleh Rp96,32 triliun, Cipta Karya Rp25,69 triliun, dan Prasarana Strategis Rp24,67 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk Sistem Informasi Bencana Banjir (SIBB), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) mencapai Rp700 miliar.
Pada sektor SDA, program reguler 2028 mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 49.000 hektare (ha) dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 308.121 ha.
Kementerian PU juga menargetkan pengendalian banjir dan daya rusak air sepanjang 159 kilometer (km), pengamanan pantai sepanjang 22 km, serta pengendalian sedimen atau lahar sebanyak 45 unit.
Selain itu, kapasitas penyediaan air baku ditargetkan bertambah 9,08 meter kubik per detik.
Jalan dan Jembatan
Di sektor Bina Marga, target pembangunan meliputi jalan baru sepanjang 524,49 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 6.247 km.
Pembangunan jembatan ditargetkan sepanjang 5.945 meter, sedangkan preservasi dan penggantian jembatan mencapai 56.728 meter.
Program lainnya mencakup pembangunan flyover dan underpass sepanjang 10.640 meter, pembangunan jalan tol sepanjang 71,05 km, penanganan jalan daerah sepanjang 134,46 km, serta pembangunan 74 unit jembatan gantung.
Sektor Cipta Karya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Program regulernya meliputi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 550 liter per detik, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 200.000 sambungan rumah (SR), serta layanan sanitasi bagi 336.957 kepala keluarga (KK).
Sampah dan Sekolah Rakyat
Kementerian PU juga menargetkan penanganan persampahan untuk 872.744 KK.
Selain itu, terdapat peningkatan kapasitas SPAM sebesar 150 liter per detik dan perluasan layanan SPAM sebanyak 143.000 SR.
Program Cipta Karya lainnya meliputi penanganan kemiskinan ekstrem di kawasan seluas 250 ha serta pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung seluas 2.500 meter persegi.
Pada sektor Prasarana Strategis, Kementerian PU menargetkan revitalisasi sarana dan prasarana madrasah sebanyak 800 unit serta pembangunan 50 unit Sekolah Rakyat.
Pembangunan prasarana perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan juga direncanakan sebanyak 11 unit.
Sementara itu, prasarana perekonomian berupa pasar ditargetkan sebanyak 11 unit, disusul empat unit prasarana olahraga, satu unit prasarana cagar budaya, dan dua unit prasarana kesehatan. (CHI)
