JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Asosiasi Pengembang Realestat Indonesia (REI) segera menyiapkan data dan lokasi terkait rumah-rumah yang telah dibangun, terutama rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Permintaan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program perumahan bersubsidi dan mempermudah koordinasi dengan pemerintah dalam menyediakan kuota KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada tahun 2025.
Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (20/12/2024) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Maruarar menekankan pentingnya data yang akurat terkait pembangunan rumah, khususnya yang bersubsidi.
Menurutnya, data lengkap mengenai lokasi dan jumlah rumah yang telah dibangun akan menjadi dasar bagi Kementerian PKP dalam merencanakan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran.
“Tolong kasih saya data lengkap, Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto), dari semua pengembang anggota REI, termasuk lokasi dan foto-foto bangunannya,” ujar Maruarar Sirait saat menerima audiensi REI.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat Kementerian PKP lainnya, serta Ketua Umum DPP REI Joko Suranto yang memimpin delegasi pengembang.
Program 3 Juta Rumah
Salah satu topik penting dalam audiensi ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pasokan rumah bersubsidi melalui Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menyampaikan bahwa banyak pengembang telah membangun rumah bersubsidi, namun proses akad KPR FLPP sering terkendala karena kuota yang terbatas. Oleh karena itu, ia berharap data yang disiapkan oleh REI dapat digunakan untuk mengajukan permintaan kuota KPR FLPP yang lebih besar kepada Kementerian Keuangan.
“Banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025, agar rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa segera dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan data dan bekerja sama dengan anggotanya untuk mendukung pendataan rumah yang diminta oleh Menteri PKP.
Joko juga berharap agar data yang terkumpul bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan Program 3 Juta Rumah dan mempercepat pembangunan rumah yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinasi dengan baik, dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal ini,” ujar Joko.
Koordinasi dengan Kemenkau
Salah satu langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP adalah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 untuk mengusulkan penambahan kuota KPR FLPP.
Surat ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan pembiayaan rumah bersubsidi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. (GIT)
Baca Juga: Program Pembangunan 3 Juta Rumah Per Tahun Diusulkan Jadi PSN
