JAKARTA, LINTAS — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hari ini, Kamis (31/10/2024).
Pertemuan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam merumuskan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, yang diharapkan dapat mengintegrasikan visi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi dari semua stakeholders,” kata AHY, menegaskan komitmennya untuk menjadikan partisipasi publik sebagai landasan dalam setiap rencana strategis.
Kunjungan ini juga menandai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya sekadar dokumen, tetapi menjadi realitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sinergi Antarkementerian
AHY menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan. Sinergi ini diharapkan dapat mencegah kebocoran dan inefisiensi dalam proyek pembangunan fisik yang sering kali menjadi hambatan.
Dalam konteks ini, AHY juga menyoroti pentingnya konektivitas sebagai pendorong utama ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak terkorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat tanpa merusak alam,” ujarnya.
Melawan Ancaman Abrasi dan Banjir
Salah satu proyek ambisius yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah Giant Sea Wall, yang ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir Jakarta dari ancaman abrasi dan banjir.
Dengan panjang sekitar 40 kilometer, proyek ini tidak hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat yang rentan, khususnya di pantai utara Jakarta.
“Giant Sea Wall adalah salah satu agenda penting yang harus kita laksanakan. Kita harus memastikan masyarakat, terutama yang terpapar risiko abrasi, mendapatkan perlindungan yang layak,” ungkap AHY.
Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerusakan fisik, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal.
AHY menekankan harapannya bahwa proyek ini bisa menjadi contoh keberlanjutan yang menguntungkan secara ekonomi, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh negara-negara lain yang melaksanakan proyek serupa.
Inklusif dan Berkelanjutan
Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam setiap tahap proyek Giant Sea Wall, memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya efektif tetapi juga inklusif. AHY menambahkan, “Pembangunan infrastruktur yang besar memerlukan masukan dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilan proyek ini.”
Di tengah tantangan perubahan iklim dan dampak lingkungan yang semakin nyata, Giant Sea Wall diharapkan menjadi simbol harapan dan perlindungan bagi masyarakat pesisir.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, proyek ini tidak hanya akan melindungi dari ancaman air, tetapi juga memberikan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi warga Jakarta.
Kunjungan AHY ke Bappenas hari ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya merancang rencana jangka pendek, tetapi juga untuk memikirkan masa depan yang lebih baik, dengan semua elemen masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Indonesia bisa melangkah menuju era baru yang berkelanjutan dan inklusif. (GIT)
