JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun untuk mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Tambahan anggaran tersebut terutama dialokasikan untuk penguatan mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di wilayah rawan longsor.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, besaran anggaran itu merupakan estimasi awal yang masih harus melalui sejumlah tahapan sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 74 triliun. Namun, sesuai aturan, kami harus terlebih dahulu menyusun rencana induk yang akan disampaikan kepada Kepala Bappenas untuk direview. Setelah itu, rencana tersebut dibahas dan disetujui oleh dewan pengarah, termasuk BPK, Menko PMK, dan pihak terkait lainnya. Jika semua sudah disetujui, barulah kami mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan,” kata Dody saat media briefing perkembangan penanganan bencana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Penanganan Infrastruktur Pascabencana
Dody menegaskan, pengajuan anggaran tersebut baru mencakup kebutuhan di lingkup Kementerian PU. Dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang hingga kini masih memproses usulan tambahan anggaran untuk sektor transportasi.
Menurut dia, meningkatnya kebutuhan anggaran dipicu oleh penambahan program mitigasi bencana, terutama pembangunan sabo dam di sejumlah daerah rawan, dengan fokus utama di Provinsi Aceh. Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen ini dinilai krusial untuk menekan risiko bencana susulan, khususnya di wilayah hilir.
Dody mencontohkan kejadian longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan bencana.
“Longsor yang terjadi kemarin di Gayo Lues itu menjadi wake-up alarm bagi saya. Kita harus memperkuat mitigasi, salah satunya dengan membangun sabo dam agar air, sedimen, dan kayu tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih besar di wilayah hilir,” tutur Dody.
Selain pembangunan sabo dam, Kementerian PU juga menyiapkan langkah penanganan pada muara Sungai Tamiang melalui kegiatan pengerukan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi potensi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. (CHI)
Baca Juga: Menteri PU: Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumatera Butuh Waktu hingga 3 Tahun
