JAKARTA, LINTAS – Proyek besar infrastruktur pesisir utara Pulau Jawa, yang mencakup pembangunan Giant Sea Wall, terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Meskipun proyek ambisius ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk menyelesaikan program tersebut secara bertahap.
Dalam wawancara dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Artur Lombogia, terungkap bahwa pembangunan Giant Sea Wall, yang merupakan bagian dari proyek penguatan infrastruktur pesisir untuk mengatasi masalah abrasi dan banjir rob, akan dilakukan dengan pendekatan bertahap.
Menteri Dody Hanggodo menjelaskan bahwa meskipun Giant Sea Wall adalah proyek skala besar untuk pesisir utara Jawa, prioritas utamanya adalah Jakarta.
“Memang Giant Sea Wall ini adalah bagian dari program besar pesisir utara Jawa, tetapi dengan keterbatasan anggaran, kami harus memprioritaskan Jakarta terlebih dahulu. Selain itu, ada juga rencana pembangunan serupa di Semarang dan Surabaya,” ujar Dody, ditemui usai rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Giant Sea Wall, yang bertujuan untuk menahan gelombang pasang dan mencegah intrusi air laut ke daratan, adalah solusi jangka panjang untuk melindungi kota-kota pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Pelaksanaan proyek tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan kolaborasi antar kementerian.
“Ini adalah proyek bersama antar kementerian, dan Giant Sea Wall sendiri merupakan produk akhir. Produk awal yang sedang kami kerjakan adalah pembangunan tanggul untuk penahan air laut dan peningkatan fasilitas sanitasi serta pengelolaan air baku dari waduk-waduk yang ada,” tambah Dody.
Anggaran dan Realisasi
Berbicara lebih lanjut mengenai anggaran, Dirjen SDA Bob Artur Lombogia menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang Giant Sea Wall, seperti tanggul-tanggul, cukup signifikan.
“Untuk bagian yang dekat dengan bibir pantai, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,3 triliun untuk lima tahun ke depan,” kata Bob.
Proyek ini direncanakan akan mencakup panjang pembangunan sekitar 11 km dalam kurun waktu lima tahun, dengan penekanan pada konstruksi tanggul yang lebih tahan lama dan efisien untuk melindungi daerah pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi. Pembangunan ini juga akan memperhitungkan faktor lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.
Meskipun anggaran yang besar sudah disiapkan, Menteri Dody Hanggodo menekankan bahwa keterbatasan dana akan membuat pelaksanaan proyek ini dilakukan secara bertahap.
“Dengan anggaran terbatas, kami terpaksa memecah proyek besar ini menjadi beberapa tahap. Saat ini, kami sudah memulai dengan pembangunan tanggul dan pengelolaan sanitasi. Ke depannya, kami akan fokus pada penguatan infrastruktur untuk mendukung Giant Sea Wall,” jelas Dody.
Dalam konteks ini, pemerintahan juga sudah mengatur prioritas untuk masing-masing kota pesisir yang paling terdampak, mulai dari Jakarta, Semarang, hingga Surabaya.
Pesisir Jawa
Meskipun tantangan besar dihadapi dalam pembiayaan dan pelaksanaan, pemerintah tetap optimis bahwa proyek Giant Sea Wall dan infrastrukturnya akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam hal melindungi pemukiman di pesisir maupun mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dengan berbagai langkah antisipatif, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan air baku, dan sanitasi, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi yang komprehensif untuk masalah yang sudah mengancam kehidupan di pesisir utara Jawa.
“Fokus kami adalah untuk melindungi masyarakat pesisir dari bencana alam yang semakin sering terjadi. Dengan kerja keras bersama, kami percaya proyek ini akan berhasil, dan Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim,” pungkas Menteri Dody Hanggodo. (GIT)
