SUKABUMI, LINTAS – Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sukabumi pada 4 Desember lalu, memaksa berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak bencana tersebut.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Kepala BBPJN DKI-Jabar Sjofva Rosliansjah, serta Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi Dede Sukaya melakukan kunjungan ke lokasi bencana dan meninjau langsung penanganan yang tengah dilakukan. Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Sukabumi menghadapi dua jenis bencana besar, yaitu banjir dan longsor.
“Untuk banjir, kami sudah melakukan pengerukan di Sungai Cipelabuhan yang terdampak sedimentasi. Pengerukan penting untuk menghindari luapan air yang dapat merendam permukiman warga, mengingat intensitas hujan yang tinggi diprediksi akan berlanjut hingga Januari 2025,” ujarnya, menjawab pertanyaan majalahlintas.com, di sela-sela kunjungan, Sabtu (7/12/2024).
Pengerukan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumber Daya Air dan pemerintah daerah, dengan melibatkan alat berat dan tenaga padat karya.
Selain banjir, longsor juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, termasuk jalan penghubung antar wilayah di bagian selatan Sukabumi.
“Kami menemukan 44 titik longsor, namun 7 titik masih belum bisa sepenuhnya ditangani karena proses pembukaan jalur yang masih berlangsung,” kata Diana.
Pengerjaan di titik longsor ini dilakukan dengan segera untuk memastikan akses jalan tetap dapat dilalui masyarakat. Untuk itu, pihaknya melakukan perbaikan sementara, seperti menutup badan jalan yang tertutup tanah dengan terpal agar air tidak meresap ke dalam struktur jalan.
Kepala BBPJN DKI-Jabar, Sjofva Rosliansjah menambahkan bahwa saat ini telah dikerahkan sekitar 35 orang tenaga padat karya untuk membantu membersihkan material longsoran dan sampah yang dapat menghambat aliran air.
“Selain itu, kami juga melibatkan alat berat dan tenaga dari penyedia jasa untuk mempercepat proses pengerjaan,” jelasnya.
Terkait penyebab longsor, Diana Kusumastuti juga menyinggung isu penebangan pohon dan pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan.
“Sebagian besar tanah yang mengalami longsor merupakan lahan milik Perhutani, yang seharusnya tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian atau pembangunan,” jelasnya.
Pengawasan Ketat
Ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan lindung atau konservasi, terutama di area rawan longsor seperti lereng bukit. “Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar bencana seperti ini tidak terulang,” tambahnya.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Sukaya, mengungkapkan bahwa meskipun akses jalan di beberapa wilayah selatan Sukabumi sudah mulai diperbaiki, masih ada beberapa kecamatan yang terisolasi.
“Daerah seperti Sagaranten, Pabuaran, Cidolo, dan Cidadak masih kesulitan untuk menerima bantuan karena jalur akses yang sempit dan rusak,” kata Dede.
Saat ini, pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan Polres untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jalur alternatif.
Saat ini, belum ada perhitungan pasti mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini. Namun, Diana Kusumastuti memperkirakan bahwa kerugian akibat kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik tidak akan melebihi Rp 1 miliar.
“Meskipun begitu, kami tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa mengingat kondisi cuaca yang masih ekstrem. Kami terus memantau dan memperkuat upaya mitigasi bencana,” ungkapnya.
Pihak Kementerian PU, bersama pemerintah daerah, berkomitmen untuk segera menyelesaikan penanganan bencana ini dengan harapan jalur transportasi dapat segera pulih dan distribusi bantuan bisa berlangsung lancar, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana yang lebih parah di masa depan. (GIT)
Baca Juga: Wamen PU Diana Targetkan Penanganan Darurat di Sukabumi Selesai dalam 2 Minggu
