JAKARTA, LINTAS – Pemerintah mulai bersiap menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, berbagai strategi mitigasi terpadu disiapkan sejak dini untuk menjaga ketahanan air, pangan, hingga lingkungan.
Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili Plh Dirjen Sumber Daya Air Adenan Rasyid menjelaskan bahwa musim kemarau tahun depan diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dibanding kondisi normal.
“Musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang dengan tingkat kekeringan di atas normal. Ini ancaman serius bagi ketahanan air, pangan, dan lingkungan, sehingga mitigasi harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dipicu Fenomena El Nino, Indonesia Berpotensi Lebih Kering
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan muncul mulai Juli dengan peluang 50–80% dan intensitas lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi membuat curah hujan lebih rendah dari rata-rata klimatologis.
Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, antara lain, penurunan debit sungai, menyusutnya volume waduk, berkurangnya cadangan air tanah, gangguan pola tanam pertanian, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem tersebut.
“Kita berharap air tidak berlebihan maupun kekurangan. Terlalu banyak memicu banjir dan longsor, terlalu sedikit memicu kekeringan dan karhutla. Semua pihak harus bergerak bersama,” jelasnya.
Enam Strategi Besar Mitigasi Kemarau 2026
Untuk mengurangi dampak kemarau panjang, Kementerian PU menyiapkan enam langkah Utama, optimalisasi operasi tampungan air berbasis data real-time dan prioritas kebutuhan, penguatan jaringan irigasi guna meminimalkan kehilangan air, peningkatan kesiapan sarana dan prasarana agar seluruh peralatan siap digunakan.
Kemudian, penyesuaian pola tanam sesuai ketersediaan air dan kondisi iklim, percepatan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan, irigasi, dan sumber air alternatif terakhir optimalisasi fungsi bangunan air di seluruh wilayah.
Adenan menekankan, mitigasi kemarau bukan pekerjaan satu sektor saja. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi harus dijaga bersama,” tegasnya. (CHI)
Baca Juga: Jadwal KA Ditambah, Jakarta–Jogja hingga Bandung Kini Lebih Fleksibel
