JAKARTA, LINTAS – Longsor susulan terjadi di Jalan Poros Tenggarong–Samarinda, tepatnya di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kondisi ini berdampak pada permukiman warga sekaligus mengganggu akses lalu lintas di salah satu ruas penting yang menghubungkan Tenggarong dan Samarinda.
Satu rumah warga dilaporkan amblas hingga terseret ke aliran Sungai Mahakam akibat pergerakan tanah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena selain menyangkut keselamatan warga, longsor juga berpotensi mengganggu konektivitas dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV kini melakukan penanganan dan kajian teknis di lokasi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan akses transportasi harus tetap dijaga dalam kondisi darurat, terutama karena jalan memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Dody dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
BBPJN Lakukan Penyelidikan Tanah
Plt. Kepala BBPJN Kalimantan Timur Akmizal mengatakan tim telah melakukan identifikasi terhadap seluruh titik yang terdampak longsor. Tahapan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan sebelum menentukan desain penanganan permanen.
Menurutnya, tim juga melakukan pengeboran tanah untuk mengetahui karakteristik dan kedalaman lapisan tanah. Pemeriksaan tersebut mencakup pengujian Standard Penetration Test (SPT) yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan metode konstruksi.
Baca Juga: BKS PII Dorong “Giant Sea Wall” Pantura Terintegrasi Energi Terbarukan
“Langkah pertama dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh lokasi terdampak untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses perencanaan dan desain penanganan. Selanjutnya dilakukan pengeboran tanah untuk mengetahui kedalaman dan kondisi tanah melalui pengujian SPT sebagai salah satu dasar dalam menentukan desain penanganan,” jelas Akmizal.
Identifikasi lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu sejak kejadian longsor. Sementara itu, penyelidikan tanah ditargetkan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Hasil penyelidikan akan digunakan untuk menentukan metode penanganan yang paling sesuai dengan kondisi geoteknik di lapangan.
Untuk penanganan permanen, BBPJN Kalimantan Timur tengah mengkaji sejumlah alternatif teknis. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemasangan sheet pile yang diperkuat dengan tiang pancang.
Namun, keputusan mengenai metode yang akan digunakan masih menunggu hasil kajian dan penyelidikan tanah. Faktor keselamatan, kondisi geoteknik, efektivitas pekerjaan, serta efisiensi penggunaan anggaran menjadi pertimbangan dalam menentukan desain akhir.
“Kami akan memilih opsi penanganan terbaik berdasarkan hasil penyelidikan dan kajian teknis di lapangan. Aspek keselamatan dan efektivitas penanganan menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan penggunaan anggaran yang ekonomis dan efisien,” terang Akmizal.
Lalu Lintas Dialihkan
Sambil menunggu penanganan lebih lanjut, BBPJN Kalimantan Timur menerapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi longsor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan sekaligus menjaga mobilitas masyarakat.
Untuk kendaraan kecil atau kendaraan roda empat ke bawah dari arah Samarinda menuju Tenggarong, lalu lintas dialihkan melalui jalan kabupaten dan jalan desa dengan panjang sekitar 1,1 kilometer.
Sementara kendaraan dari arah Tenggarong menuju Samarinda dialihkan melalui jalan kabupaten dan jalan desa sepanjang sekitar 400 meter. Adapun kendaraan besar dengan konfigurasi roda enam ke atas dialihkan melalui rute Kota Samarinda menuju Tenggarong.
Pengaturan lalu lintas tersebut diberlakukan sebagai langkah keselamatan selama kondisi di sekitar titik longsor masih dalam penanganan dan kajian.
Di sisi lain, Kementerian PU melalui BBPJN Kalimantan Timur dan BWS Kalimantan IV terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi mencakup penanganan infrastruktur maupun dukungan terhadap warga yang terdampak. (CHI)
Baca Juga: Karhutla di Kapuas Meluas, BWS Kalimantan II Kerahkan Pompa dan Personel
