JAKARTA, LINTAS –Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pencegahan konflik kepentingan melalui peluncuran dan penerapan Daftar Kepentingan Pribadi (DKP) bagi pegawai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem peringatan dini agar potensi konflik kepentingan dapat dikenali, dideklarasikan, dan dikelola sebelum berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan maupun tindak pidana korupsi.
Inspektur Jenderal Kementerian PU, Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc, mengatakan korupsi pada dasarnya tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Sebelum berkembang menjadi praktik suap, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana yang merugikan negara, terdapat proses yang dapat dimulai dari konflik kepentingan yang tidak dikenali maupun tidak dikelola.
“Korupsi sering kali sebagai sebuah tindakan akhir adanya penerimaan suap, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, serta sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jika kita cermati bersama, sebelum sampai pada tahap tersebut terdapat proses yang dimulai jauh lebih awal, salah satunya melalui konflik kepentingan yang tidak dikenali atau tidak dikelola,” kata Maulidya dalam UPG Talk Seri ke-7 bertajuk “Mengelola Kompas Integritas, Menavigasi Arah Menghadapi Konflik Kepentingan”, Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, ketika konflik kepentingan tidak dikenali, diungkapkan, dan dikelola dengan baik, risikonya dapat berkembang dari pelanggaran administratif menjadi penyalahgunaan kewenangan, bahkan tindak pidana korupsi.
Kondisi tersebut dinilai semakin relevan bagi Kementerian PU karena kementerian memiliki tanggung jawab terhadap anggaran yang besar, paket pekerjaan dan proyek bernilai tinggi, proses pengadaan barang dan jasa, serta berbagai keputusan teknis maupun administratif.
Karena itu, Maulidya mendorong seluruh pegawai untuk tidak hanya mempertanyakan apakah mereka menerima sesuatu dalam menjalankan tugas, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan.
“Pertanyaan yang perlu kita biasakan bukan hanya apakah saya menerima sesuatu, tetapi juga apakah saya memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan saya,” katanya.
Bagian dari Strategi Pencegahan Korupsi
Maulidya menjelaskan, pengelolaan konflik kepentingan merupakan salah satu aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak semata-mata menjadi persoalan administratif internal pemerintah, tetapi telah menjadi bagian penting dari agenda nasional pencegahan korupsi.
Kementerian PU, lanjutnya, menjadi salah satu kementerian/lembaga yang terlibat dalam penguatan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilot project bersama sejumlah instansi pemerintah lainnya.
Menurut Maulidya, keterlibatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Kementerian PU untuk membangun sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan secara lebih sistematis.
Terlebih, dalam menjalankan tugasnya, Kementerian PU berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari penyedia jasa, konsultan, kontraktor, asosiasi, akademisi, aparat penegak hukum, hingga mitra kerja lainnya.
“Harapannya pengelolaan konflik kepentingan menjadi komitmen bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan para mitra kerja, sehingga setiap interaksi, proses bisnis, dan pengambilan keputusan dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan profesional,” ujarnya.
Aturan Baru Perkuat Pengelolaan Konflik Kepentingan
Penguatan sistem tersebut tercermin melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/SE/M/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum. Maulidya menyebut terdapat sedikitnya tiga perubahan penting dalam kebijakan tersebut.
Pertama, dasar hukum pengelolaan konflik kepentingan diperbarui dan diselaraskan dengan perkembangan kebijakan nasional.
Kedua, cakupan pengelolaan diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak situasi konflik kepentingan serta berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian PU.
Ketiga, mekanisme pengelolaan diperkuat. Penanganan tidak lagi hanya dilakukan ketika konflik kepentingan telah terjadi, tetapi dimulai dari proses mengenali, mendeklarasikan, mengonsultasikan, memitigasi, hingga memantau potensi konflik kepentingan.
Dengan demikian, arah kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif, dari penanganan menjadi pengelolaan, serta dari sekadar kepatuhan (compliance) menuju budaya integritas.
“Kami berharap langkah ini tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban saja, tetapi menjadi titik awal kita bersama untuk membangun sistem pengelolaan konflik kepentingan yang lebih proaktif,” kata Maulidya.
Pegawai Wajib Isi Daftar Kepentingan Pribadi
Sebagai tindak lanjut penerbitan Surat Edaran tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian PU telah menerbitkan nota dinas kepada Menteri PU, Wakil Menteri PU, para pejabat pimpinan tinggi madya, serta pimpinan unit organisasi terkait pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi (DKP). Pengisian DKP menjadi kewajiban bagi pegawai Kementerian PU sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengelolaan konflik kepentingan.
Maulidya menjelaskan, pegawai yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PU, calon pegawai negeri sipil, serta pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang, yang gaji, pembayaran, atau upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain kewajiban pengisian DKP, pimpinan unit organisasi juga didorong untuk menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (P3KK) di masing-masing unit organisasi.
Penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi pengelolaan konflik kepentingan sekaligus memastikan adanya mekanisme pendampingan dan pengawasan di setiap unit.
Pengelolaan Dimulai dari Pegawai
Dalam penerapannya, pengelolaan konflik kepentingan akan dilakukan secara berjenjang. Pegawai diharapkan mampu mengenali, mengungkapkan, dan mendeklarasikan potensi konflik kepentingan yang dihadapi. Langkah tersebut berfungsi sebagai early warning system agar potensi persoalan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Selanjutnya, atasan langsung memiliki peran dalam melakukan mitigasi dan pengendalian terhadap potensi konflik maupun deklarasi yang disampaikan pegawai.
Sementara itu, P3KK di tingkat unit organisasi dan Inspektorat Jenderal di tingkat kementerian memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemantauan terhadap pengelolaan konflik kepentingan.
“Dengan peran tersebut kita bersama-sama dapat membangun ekosistem integritas di Kementerian Pekerjaan Umum,” tutur Maulidya.
Ia juga mengajak seluruh mitra kerja Kementerian PU untuk ikut menjaga integritas dalam setiap bentuk interaksi dengan kementerian.
Konflik Kepentingan Ibarat Bayangan
Maulidya turut mengutip pesan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Lokakarya Penjagaan Konflik Kepentingan di Sektor Publik. Dalam forum tersebut, konflik kepentingan digambarkan seperti bayangan yang tidak selalu terlihat jelas, tetapi keberadaannya nyata.
“Konflik kepentingan ini seperti bayangan. Tidak selalu jelas tetapi nyata. Etika birokrasi harus hidup, tidak cukup hanya ditulis di atas kertas,” ujarnya mengutip pernyataan tersebut.
Menurut Maulidya, pesan itu menegaskan bahwa konflik kepentingan sering kali bersifat laten. Potensinya tidak selalu tampak secara kasatmata, tetapi dapat memengaruhi objektivitas dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pencegahan konflik kepentingan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan prosedur. Diperlukan pula budaya etika yang hidup dalam keseharian organisasi.
Penguatan tersebut antara lain melalui edukasi yang aplikatif, keteladanan pimpinan, penguatan mekanisme pelaporan atau whistleblowing, serta keterlibatan publik dalam pengawasan.
“Etika birokrasi harus hidup, tidak cukup hanya ditulis di atas kertas,” tegasnya.
Melalui penguatan kebijakan, kewajiban deklarasi kepentingan pribadi, pengawasan berjenjang, serta keterlibatan seluruh pegawai dan mitra kerja, Kementerian PU berharap pengelolaan konflik kepentingan dapat menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian PU berlangsung secara objektif, transparan, profesional, dan berintegritas. (ROY/CHI)
Baca Juga: Pascagempa NTT: Air Bersih, Sanitasi, dan Sampah Jadi Fokus Penanganan
