JAKARTA, LINTAS — Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan fasilitas layanan publik dan sarana air bersih tetap aman serta dapat digunakan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menambah personel untuk mempercepat pemeriksaan bangunan dan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan dan perbaikan.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” kata Dody saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Pendataan dan pemeriksaan diprioritaskan pada bangunan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, Kementerian PU menambah kekuatan personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026), untuk memperkuat tiga personel yang telah lebih dahulu berada di lapangan.
Dengan tambahan tersebut, total 14 personel akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa.
Pemeriksaan Dimulai dari Labuan Bajo
Pemeriksaan akan diawali di Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, serta sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo rampung, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lain untuk memeriksa bangunan yang terdampak gempa.
Pemeriksaan ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna fasilitas mengenai tingkat keamanan bangunan, terutama fasilitas yang tetap dibutuhkan selama masa tanggap darurat.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian PU untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut, termasuk perbaikan maupun tindakan teknis lainnya terhadap bangunan yang mengalami kerusakan.
Sarana Air Bersih Turut Diperiksa
Selain bangunan, Kementerian PU juga mempercepat pemeriksaan sarana dan prasarana air minum di wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana air minum yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende melalui perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan jaringan dilakukan agar layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Untuk memperkuat penanganan, sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo sekaligus memetakan kebutuhan dukungan lanjutan.
Kementerian PU memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi salah satu prioritas dalam masa tanggap darurat. Kedua kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan para pengungsi.
Nagekeo Diperkuat Mobil Tangki dan Hidran
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih saat ini diperkuat dengan tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan kendaraan pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain MTA, Kementerian PU menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Kementerian PU juga tengah menginventarisasi lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat. Jika diperlukan, prasarana dan sarana air minum dapat dimobilisasi dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan diutamakan melalui sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan tersedia dan masih berfungsi. Jika jaringan perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, pemerintah akan menyiapkan alternatif melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, serta sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. (CHI)
Baca Juga: Menteri PU Pastikan Jalan dan Air Bersih Terdampak Gempa NTT Segera Ditangani
