JAKARTA, LINTAS – Pemulihan layanan dasar menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026). Pemerintah mempercepat penanganan infrastruktur terdampak, terutama untuk memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan persampahan bagi masyarakat di lokasi pengungsian.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kementerian PU juga melakukan pemetaan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak sebagai dasar penentuan penanganan selanjutnya.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan sarana air bersih dan sanitasi menjadi perhatian utama, khususnya di titik-titik pengungsian yang menampung masyarakat terdampak gempa.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” kata Dody dikutip Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, ketersediaan air bersih dan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan selama kondisi darurat.
Kebutuhan Sanitasi di Pengungsian Dipetakan
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT Didik Wahyudi mengatakan, Kementerian PU mendapat arahan untuk memastikan kebutuhan sanitasi di lokasi pengungsian dapat ditangani secara optimal.
Seiring meningkatnya aktivitas di tempat pengungsian, kebutuhan terhadap fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah juga ikut bertambah. Karena itu, pemerintah mulai memetakan kebutuhan di masing-masing lokasi.
“Seiring bertambahnya aktivitas di lokasi pengungsian, tentunya akan muncul kebutuhan pengelolaan sampah serta penyedotan septic tank. Saat ini, kebutuhan tersebut sedang kami petakan, termasuk di titik-titik pengungsian yang ada,” ujar Didik.
Untuk memperkuat layanan tersebut, Kementerian PU akan mengusulkan penambahan armada truk tinja. Armada tambahan diperlukan untuk mendukung penyedotan septic tank di lokasi pengungsian, sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa tanggap darurat.
Infrastruktur Pengelolaan Sampah Turut Diperiksa
Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Kementerian PU juga melakukan identifikasi terhadap infrastruktur yang terdampak gempa di sejumlah wilayah.
Di Kabupaten Manggarai Barat, pemeriksaan dilakukan antara lain terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari retakan hingga kerusakan pada bagian struktur pendukung.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pengelola aset dan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan tingkat kerusakan serta urgensi masing-masing infrastruktur.
Percepatan penanganan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar infrastruktur dasar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah kondisi darurat pascagempa. (CHI)
Baca Juga: Pascagempa, Kementerian PU Kerahkan Mobil Tangki untuk Penuhi Air Bersih Warga NTT
