BEKASI, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan suntikan tambahan anggaran jumbo hingga Rp73,76 triliun pada 2025. Sebelumnya, pagu anggaran hanya Rp50,48 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan dana tambahan ini bakal difokuskan untuk pembenahan infrastruktur strategis.
“Tambahan itu untuk pembenahan sungai, preservasi jalan, gitu-gitulah. Enggak termasuk Sekolah Rakyat,” kata Dody saat ditemui di Bekasi, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, detail penggunaan dana akan segera dipaparkan kepada DPR RI dalam rapat kerja mendatang.
“Kalau tipikalnya politik anggaran kan begitu. Kita dapat persetujuan dari Bu Menteri Keuangan, oke ditambah atau buka bintang. Tapi semua itu tetap harus disetujui DPR,” jelasnya.
Anggaran Sekolah Rakyat Tetap Terpisah
Dody menjelaskan, meski anggaran infrastruktur naik signifikan, dana pembangunan Sekolah Rakyat tidak termasuk di dalamnya.
Untuk tahap pertama, renovasi Sekolah Rakyat dilakukan dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun di 200 lokasi.
“Karena ini renovasi dan sedang, bukan pekerjaan berat,” ungkapnya.
Sementara tahap kedua akan mencakup pembangunan 100 lokasi baru dengan total anggaran sekitar Rp200 miliar.
Baca Juga: BP Tapera Genjot Penyaluran KPR FLPP di Jabar, Target 10 Ribu Unit untuk ASN dan MBR
“Kalau luasannya sekitar 5,5 hektare, mungkin sekitar Rp200 miliar total, termasuk mebel dan lain-lain,” kata Dody.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang menampung minimal 20 ribu murid di berbagai daerah. Proses pembangunan akan dimulai September 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Jika sesuai rencana, Sekolah Rakyat bisa beroperasi penuh pada tahun ajaran baru Juli 2026. (GIT)
