JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kejaksaan Agung memperkuat sinergi dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis, menegaskan, pengawasan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. “Keberhasilan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari akuntabilitas dan integritas pelaksanaannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Sejalan dengan sejumlah Instruksi Presiden, Kementerian PU menjadi penanggung jawab utama pembangunan infrastruktur. Beberapa prioritas meliputi percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan konektivitas jalan daerah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menambahkan, pembangunan infrastruktur kerap menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Karena itu, peran Kejaksaan Agung melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dinilai krusial. “PPS adalah langkah awal menyatukan visi dan membangun komitmen bersama. Kementerian PU dan Kejaksaan adalah mitra strategis yang harus saling menguatkan,” kata Wida.
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan, Kejaksaan telah mengamankan 39 proyek strategis di berbagai wilayah dengan nilai sekitar Rp 20 triliun. Menurut Reda, pengamanan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan identitas proyek yang lengkap. “Kami mengantisipasi potensi AGHT mulai dari pungutan liar, premanisme, hingga hambatan birokrasi,” ujarnya.
Reda juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara Kejaksaan dan Kementerian PU. “Saya berharap sistem yang kita bangun segera diimplementasikan sehingga pengawasan lebih efektif. Kepala balai juga diminta menjaga komunikasi demi keberhasilan bersama,” katanya.
Dengan sinergi ini, pemerintah berharap pengawasan infrastruktur dapat lebih terukur, berintegritas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (HRZ)
Baca Juga: Jembatan Timbang Akan Dibubarkan, Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang Dipertanyakan
