JAKARTA, LINTAS — Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian Pekerjaan Umum resmi dimulai. Proses ini ditandai dengan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan di Tower BPK RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kementerian PU menegaskan kesiapan penuh membuka data dan informasi keuangan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran infrastruktur nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip lewat keterangan tertulis, menyatakan pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas. “Pemeriksaan laporan keuangan adalah bagian dari upaya menjaga tata kelola yang transparan, berintegritas, dan profesional. Ini fondasi penting dalam mendukung Astacita Presiden,” ujarnya.
Pemeriksaan akan berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026. Selama periode itu, Kementerian PU memastikan seluruh unit kerja bersikap kooperatif dan proaktif.
Untuk mendukung kelancaran audit, Kementerian PU melibatkan Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal. Selain itu, sistem teknologi informasi keuangan, termasuk SAKTI, dimanfaatkan secara optimal. Pemeriksaan juga difasilitasi baik secara daring maupun luring.
“Saya instruksikan seluruh unit organisasi, balai, hingga satuan kerja agar menyampaikan data yang lengkap dan akurat,” kata Dody.
Pengelolaan BMN
Sementara itu, anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, menyampaikan sejumlah fokus pemeriksaan tahun ini. Salah satunya implementasi PMK Nomor 90 Tahun 2024 terkait likuiditas entitas akuntansi dan pelaporan.
“Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya inventarisasi dan pengamanan aset,” ujar Haerul.
Selain itu, BPK menyoroti pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Fokus diarahkan pada kesesuaian volume pekerjaan, progres fisik, dan spesifikasi kontrak.
BPK juga menekankan penerapan PMK Nomor 84 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Melalui pemeriksaan ini, Kementerian PU diharapkan mampu memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga kepercayaan publik. (HRZ)
Baca Juga: Merawat Integritas di Hari Antikorupsi Sedunia
