JAKARTA, LINTAS ― Selama kurun waktu 2015-2023, Kementerian PUPR telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 122,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
Dijelaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat (PUPR), Jumat (28/12/2023), infrastruktur memiliki dua peran ekonomi, seperti jalan tol, energi, dan bendungan; dan infrastruktur sosial, yakni penyediaan air minum, jalan dan jembatan gantung, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
“Nilai investasi di Kepulauan Talaud untuk peningkatan infrastruktur air minum sebesar Rp 52 miliar. Kemudian infrastruktur sanitasi sebesar Rp 30,2 miliar, penataan kawasan sebesar Rp 9,7 miliar dan pendidikan sebesar Rp 30,8 miliar sehingga totalnya sebesar Rp 122,7 miliar,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, yang mendampingi Menteri PUPR saat berkunjung di Kepulauan Talaud.
Diana menerangkan, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara, pada 2015 telah dilakukan pembangunan SPAM di ibu kota kecamatan (IKK), yaitu di IKK Mangarang. Dilakukan pula pengembangan dan optimalisasi SPAM di kawasan MBR, yaitu di IKK Melonguane dan IKK Beo.
“Dilanjutkan pada 2016 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan di IKK Mangarang dan IKK Beo Utara. Kemudian pada 2017 dilakukan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di IKK Beo Utara. Pada 2021, dilakukan Optimalisasi SPAM IKK Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tambah Diana dikutip dari rilis pers Kementerian PUPR, Jumat (28/12/2023).
Infrastruktur Permukiman
Sementara itu di Bidang Sanitasi, Kementerian PUPR pada 2021 juga telah melakukan Pembangunan TPA Sampah di Kepulauan Talaud. Pada bidang penataan kawasan, pada 2017 dilakukan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Khusus di kawasan Pulau Marampit, Kec. Nanusa, Kab. Kepulauan Talaud.
“Di bidang pendidikan, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah pada 2020 di Alude, Musi, Bantik, dan Makatara. Rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kalongan, Tarun, Rainis, Dapalan, dan Nanusa dilakukan pada 2021. Total anggaran yang dialokasikan pada 2020 sebesar Rp 9,9 miliar dan pada 2021 sebesar Rp 18,3 miliar,” kata Diana.
Basuki mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan. Tidak terkecuali titik-titik terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di kawasan NKRI. Salah satunya adalah di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina. (HRZ)
Baca Juga: Seluruh Jalan di Talaud Teraspal Utuh dan Mulus pada 2024
