LOTU, LINTAS — Perhatian pemerintah pusat bagi daerah-daerah tertinggal, seperti empat daerah 3T di Provinsi Sumatera Utara, yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, perlu terus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang diikuti pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tertinggal tersebut.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, yang ditandatangani pada 27 April 2020, empat daerah di Sumatera Utara ditetapkan sebagai daerah 3T. Keempat daerah itu seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian lebih untuk segera mengentaskan masyarakat di empat kabupaten tersebut dari berbagai ketertinggalan dengan dukungan pembangunan masif, terutama di bidang infrastruktur.
Hal itu disampaikan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu saat wawancara dengan Majalah Lintas di Bandar Udara Binaka Gunungsitoli, Jumat (17/5/2024).
“Dalam dua tahun terakhir (2022-2023), empat daerah tertinggal di Kepulauan Nias, mendapat perhatian khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya di Kabupaten Nias Utara, beberapa paket ruas jalan yang sudah ditangani ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam progres penyelesaian,” kata Amizaro.
Amizaro memaparkan, paket APBN khususnya di Kabupaten Nias Utara, pertama, adalah pembangunan ruas jalan dari Alasa menuju Afulu sepanjang 14 kilometer dan sudah selesai. Kedua, ruas jalan Ononazara menuju Sihene’asi ini juga sudah selesai dengan anggaran lebih kurang Rp 20 miliar.
“Lalu, ketiga, ruas jalan dari Lahewa-Afulu. Ini sedang dalam pengerjaan. Begitu juga jalan dari Sihene’asi-Fadoro Hilihambawa-Fadoro Hilimböwö sampai Onozalukhu yang merupakan program peningkatan jalan daerah melalui Inpres 2023. itu juga sudah selesai,” ujarnya.
Paket yang cukup besar adalah pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 24,6 kilometer, yang sering disebut sebagai lingkar Nias, mulai dari Afulu di Kabupaten Nias Utara hingga ke Sirombu di Kabupaten Nias Barat. Ruas jalan ini sedang dalam pengerjaan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara melalui Satker PJN 3 dan PPK 3.6 dengan penyedia jasa PT Jaya Konstruksi.
“Ada juga jalan yang dikerjakan melalui dana alokiasi khusus (DAK) dan ini juga sudah selesai dan khusus paket 2024 sedang dalam pengerjaan. Begitu juga dengan kondisi air bersih di Lahewa Timur ini sedang progres dan mau selesai. Paket pengadaan air bersih di Holi, Kecamatan Lahewa, sedang dalam pengerjaan. Begitu juga dengan Pasar di Lahewa sedang on going. Sementara pembangunan pasar di Kecamatan Alasa sedang dalam proses menuju tender,” kata Amizaro.
Tidak hanya itu, sebanyak tiga jembatan gantung yang dikerjakan di 2023 sudah selesai dilaksanakan.
“Sebagai pemimpin daerah sangat mengapresiasi program pemerintah pusat di Kabupaten Nias Utara. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Namun, kami mengharapkan perhatian lebih, karena masih banyak jalan daerah yang rusak agar bisa diperhatikan dalam IJD 2024,” ujarnya.
Amizaro menyampaikan, dampak dari pembangunan APBN ini bagi masyarakat sangat luar biasa, terlebih dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
“Mobilisasi masyarakat sangat terbantu. Pendistribusian hasil alam menjadi lancar. Hanya, khusus ruas dari Kota Gunungsitoli menuju Nias Utara, yang kondisinya rusak berat, menjadi penghalang mobilisasi. Ruas jalan provinsi ini belum juga diperbaiki karena konon tengah dalam diproses hukum sehingga perbaikannya menunggu kontrak berakhir. Kami meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jalan tersebut segera diperbaiki setelah masa kontrak dengan penyedia jasa sebelumnya berakhir pada 2023,” kata Amizaro.
Baca Juga: Bappenas Tindak Lanjuti Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Nias Utara
Untuk jalan-jalan kabupaten, yang kini rata-rata sudah beraspal hotmix, Amizaro mengakui, memangkas waktu tempuh antarwilayah.
“Dengan jalan yang kini sudah mulus, dari Alasa ke ibu kota kabupaten, Lotu, dulu itu ditempuh bisa hampir dua jam. Sekarang tinggal 1 jam. Dari Alasa ke Afulu itu dulu satu setengah jam, sekarang tinggal satu jam. Ini sangat membantu masyarakat juga untuk pengembangan ekonomi,” ujarnya.
Salah satu ketertinggalan Kepulauan Nias selama ini adalah rusaknya jalan-jalan akses pada permukiman, sentra ekonomi, sehingga masyarakat terus berada di bawah garis kemiskinan.
Di Kepulauan Nias, hanya satu dari lima pemerintah kabupaten-kota, yakni Kota Gunungsitoli yang tidak termasuk menjadi daerah tertinggal.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) keempat daerah di Kepulauan Nias itu memang terendah (Lihat Tabel) dibandingkan dengan Kota Gunungsitoli.
| Tabel: Indeks Pembangunan Manusia Daerah di Kepulauan Nias (2021-2023 | |||
| Daerah | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kabupaten Nias | 62,74 | 63,69 | 64,56 |
| Kabupaten Nias Selatan | 62,35 | 63,17 | 64,12 |
| Kabupaten Nias Utara | 62,82 | 63,75 | 64,64 |
| Kabupaten Nias Barat | 61,99 | 62,93 | 63,70 |
| Kota Gunungsitoli | 69,61 | 70,23 | 70,68 |
Selama masa pemerintahannya (2015-2024), Amizaro mengaku, fokus programnya adalah membereskan jalan-jalan kabupaten dan akses jalan antarkecamatan, terutama yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian.
“Di samping pemberesan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan segala keterbatasan anggaran, kami juga memulai menata sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Tiga sektor inilah yang menjadi unggulan Kabupaten Nias Utara. Tanpa bosan dan tanpa mengenal lelah, saya terus perjuangkan hingga setiap saat datangi kementerian/lembaga, baik di provinsi maupun di pusat. Kalau akses bagus, sektor lain bisa berjalan dengan baik,” kata Amizaro.
Setelah fokus ini bisa dikembangkan, baru selanjutnya Kabupaten Nias, mulai memikirkan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Nias Utara Butuh Infrastruktur, Bupati Amizaro Waruwu Temui Menteri PUPR
“Memang sudah kami mulai dengan memberikan pembinaan bagi masyarakat nelayan lewat pembinaan dan pendampingan pada kelompok-kelompok nelayan. Namun, hingga saat ini belum maksimal,” ujar Amizaro Waruwu.
Oleh sebab itu, perhatian pemerintah pusat untuk mengarahkan pembangunan ke daerah Kepulauan Nias, yang merupakan etalase di wilayah barat NKRI adalah harapan seluruh masyarakat di pulau yang terkenal dengan keindahan wisata pantai dan budaya tersebut, termasuk wisata bahari seperti olahraga surfing.
“Setelah KSPN Danau Toba dibangun, adalah sangat masuk akal membangun pariwisata di Kepulauan Nias menjadi paket lanjutan bagi wisatawan menikmati etalase NKRI di sebelah barat Republik ini. (HRZ/FDH)
Note: Artikel ini bisa dibaca juga di Majalah Lintas cetak edisi Juni-Juli.
Baca Juga: Gebyar Sawakete di Nias Utara Curi Perhatian Dunia
