JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Langkah ini ditegaskan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemanfaatan ICOR sebagai alat ukur kinerja pembangunan.
Kerja sama ini, kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025), menjadi pijakan kepemimpinan Kementerian PU dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang terukur, efektif, dan berdampak bagi masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dody, ICOR adalah konsep yang diperkenalkan Prof Soemitro Djojohadikusumo–ayah Prabowo Subianto. Konsep ini telah lama digunakan Indonesia untuk mengukur efisiensi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.
Sejak akhir 2024, Kementerian PU membahas penerapan ICOR secara sistematis. Kini ditetapkan sebagai target utama lima tahun ke depan melalui visi PU608.
“PU608, yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sejalan dengan Astacita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” ujar Dody di Aula Pendopo Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).
Memperekaya metodologi
Ia menambahkan, kerja sama dengan BPS adalah langkah konkret untuk mengukur efektivitas program pembangunan. Dengan dukungan analisis BPS, sektor infrastruktur diharapkan memberi dampak lebih nyata bagi pertumbuhan.
“Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” kata Dody.
Sebagai mitra strategis, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan dukungan penuh. Ia menyebut penguatan ICOR akan memperkaya metodologi analisis sehingga lebih presisi.
“Sektor konstruksi adalah sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penguatan ICOR penting agar setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan,” ujar Amalia.
Sebelumnya, BPS merilis pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi dan investasi, menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah China. (HRZ)
Baca Juga: Atasi Permasalahan soal Air, Kementerian PU Perkuat Kerja Sama dengan HELP
