Jakarta, Lintas — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel) gerak cepat atau “gaspol” dalam pengerjaan sembilan paket program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap Pertama (Batch 1) agar selesai tepat waktu dan berkualitas.
“Kami berharap IJD di BPJN Babel berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Kami juga telah menyampaikan ke penyedia jasa, walaupun waktu singkat dan butuh pekerjaan cepat, kita tidak bisa mengabaikan kualitas. Mereka juga harus mulai melaksanakannya secara cepat dari sekarang,” kata Kepala BPJN Babel, Dadi Muradi, ST, MT, melalui wawancara online, Jumat (28/7/2023).
“Jadi memang istilah kami tadi ‘gaspol’, sudah mulai ‘gaspol’. Dan kalau ada kendala-kendala di lapangan, mungkin segera kita diskusikan,” lanjut Dadi.

Menurut Dadi, BPJN Babel juga telah mengundang seluruh Kepala Dinas PUPR Kabupaten dan Provinsi untuk membantu, terutama jika nanti terjadi kendala di lapangan, misalnya lahan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Ruang Pelayanan Publik BPJN Babel, Komitmen Pelayanan Prima
BPJN Babel mendapatkan Proyek IJD dari Pemerintah yang mengalokasikan anggaran total untuk batch 1 sebesar Rp 14,6 triliun. Lewat Keputusan Kementerian Keuangan dengan pertimbangan fiskal daerah, anggaran menjadi sebesar Rp 7,44 triliun.
Dadi Muradi menambahkan, jumlah usulan jalan daerah Provinsi Babel untuk batch 1 sebanyak sembilan paket, berupa tujuh paket fisik dan dua paket pengawasan, dengan kebutuhan anggaran Rp 209 miliar.
“Hari ini, kami melaksanakan tanda tangan kontrak untuk lima paket fisik dan dua paket pengawasan. Sedangkan yang satu paket fisik sudah kita laksanakan tanda tangan kontraknya di tanggal 13 Juli 2003. Sehingga pada saat ini dari total sembilan paket, kita sudah melakukan tanda tangan kontrak delapan paket,” kata Dadi Muradi.
“Insya Allah, nanti satu paketnya akan kita laksanakan (tanda tangan) di hari Senin tanggal 31 Juli, karena memang saat ini masih proses e-Katalog untuk penyedia barang dan jasanya,” lanjut Dadi.

Menurut Dadi, semua paket ini sudah terpilih melalui proses evaluasi. Mulai usulan masing-masing Kabupaten/Kota, kemudian verifikasi Balai dan direktorat, lalu masuk ke Surat Keputusan (SK) bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PUPR.
Dari sembilan paket, awalnya proses lelang empat paket fisik melalui tender, dua pengawasan. Namun, dalam perjalanannya, tiga paket fisik mengalami gagal lelang sehingga dengan waktu yang tersisa proses tendernya diubah lewat e-Katalog, di mana dua sudah tanda tangan kontrak, dan satu paket sudah ada pemenangnya.
Jadi, dari enam paket, hanya tiga paket yang melalui tender saat ini yaitu dua paket konsultan dan satu paket fisik, sisanya melalui proses e-Katalog.
7 Kabupaten/Kota
Untuk Proyek IJD di Babel batch 1, sebenarnya ada 11 paket, tetapi dua paket ditunda dahulu karena dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru Rp 7,4 triliun.
Di Provinsi Babel ada tujuh Kabupaten/Kota, yang mendapatkan Proyek IJD ada lima. Beberapa daerah sudah mengusulkan, tapi belum memenuhi kriteria sesuai Inpres nomor 3 tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Bappenas nomor 4 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Konektivitas Jalan Daerah.

Hanya satu daerah yakni Kabupaten Bangka yang belum bisa mendapatkan Proyek IJD karena pada saat proses input di aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIA) terkendala.
Namun, di batch 1b ada tambahan Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan serta Provinsi.
Menurut Dadi, BPJN Babel pun sudah memperhitungkan kendala-kendala yang akan dihadapi saat melaksanakan proyek di akhir tahun. 11 Proyek IJD di Babel tersebut diperuntukkan pada pekerjaan preservasi jalan, sehingga relatif aman.
“Kami sudah memperhitungkan kendala-kendala, terutama pengadaan material karena Babel daerah kepulauan. Saya sudah panggil seluruh penyedia jasa untuk mempersiapkannya sehingga kendala tersebut sudah dapat diantisipasi. (EDW)
Baca Juga: Jalan Nasional di Babel, 99,85 Persen Berkondisi Baik































