JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan rencana program 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025). Rapat membahas perkembangan realisasi anggaran hingga November dan arah kebijakan infrastruktur tahun depan.
Menteri Dody, melalui keterangan tertulis, menjelaskan terkait kenaikan pagu efektif Kementerian PU sejak pembahasan sebelumnya.
“Pagu efektif DIPA yang kami laporkan pada 3 September sebesar Rp 86,6 triliun. Kini bertambah Rp 23,21 triliun sehingga total menjadi Rp 109,81 triliun. Penambahan berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal oleh LMAN,” ujarnya.
Selain itu, untuk tahun 2026 Kementerian PU memperoleh pagu Rp 118,5 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Berbasis masyarakat
Namun, porsi anggaran akan difokuskan pada irigasi, jalan nasional dan daerah. Termasuk air minum dan sanitasi, bangunan pendidikan dan layanan masyarakat, serta infrastruktur berbasis masyarakat.
Untuk sektor SDA, alokasi anggaran mencakup pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 hektar, rehabilitasi 197.430 hektar jaringan eksisting, dan penyelesaian 15 bendungan.
Sementara itu, sektor jalan menargetkan pembangunan 191 kilometer jalan baru. Lalu peningkatan dan preservasi 1.392 kilometer jalan, serta jembatan sepanjang 1.734 meter. Kementerian PU juga akan melaksanakan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 kilometer dan 295,68 meter jembatan.
Selanjutnya, sektor permukiman menargetkan pembangunan SPAM berkapasitas 918 liter per detik, 49.640 sambungan rumah, layanan air limbah untuk 115.750 kepala keluarga, dan pengelolaan sampah berkapasitas 498 ton per hari.
Pada saat yang sama, Ditjen Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 unit madrasah, serta 7 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan.
Selain program reguler, Kementerian PU juga meneruskan program yang bersumber dari Instruksi Presiden, termasuk penanganan irigasi daerah, jalan daerah, rehabilitasi madrasah, dan pembangunan Sekolah Rakyat. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat seperti P3TGAI, Pamsimas, Pisew, dan TPS3R juga tetap dilanjutkan.
Untuk menjaga ritme pelaksanaan anggaran, Menteri Dody menekankan percepatan berbagai proses teknis. “Kami melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta proses lainnya. Kami mencatat ada 28 masukan hari ini dan akan kami tindak lanjuti secara tertulis,” katanya.
Pergeseran anggaran
Di sisi lain, Komisi V DPR RI—yang dipimpin Ketua Lasarus—menyetujui pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatker, percepatan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran tahun 2025. Komisi juga meminta percepatan realisasi APBN 2025 yang saat ini mencapai 59,06 persen untuk keuangan dan 61,54 persen untuk fisik.
Selain itu, Komisi V memberikan sejumlah arahan tambahan, termasuk percepatan lelang pengadaan, pelibatan pengusaha lokal, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan beroperasi, koordinasi dengan Kemenkeu terkait pagu efektif, serta pemerataan anggaran antarwilayah.
“Mohon mengakomodasi masukan anggota Komisi V. Pemerataan antarwilayah harus menjadi isu utama di era kepemimpinan Menteri Dody,” kata Lasarus.
Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan. “Kami berterima kasih atas evaluasi dan saran untuk pelaksanaan anggaran 2025 dan rencana program 2026. Kami berkomitmen menjalankan seluruh program secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya. (HRZ)
Baca Juga: Anggaran PU 2026 Naik Jadi Rp 118,5 Triliun untuk Infrastruktur dan Swasembada Pangan
