JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tancap gas memperluas akses pendidikan lewat pembangunan 104 unit Sekolah Rakyat pada 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan target ini menjadi fokus Ditjen Prasarana Strategis, sejalan dengan upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul.
“Untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 unit sekolah rakyat untuk tahun 2026,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga mengincar rehabilitasi 1.000 madrasah serta pembangunan tujuh perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan. Dody menyebut langkah ini punya dampak besar bagi ekosistem pendidikan, sosial budaya, hingga perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa meski anggaran pendidikan fisik tidak sebesar infrastruktur jalan atau bendungan, kontribusinya tetap vital untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II kini bergerak cepat setelah tahap lelang dimulai pada September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar (rombel). Rinciannya mencakup 1.872 rombel SD untuk 56.160 siswa, 936 rombel SMP untuk 28.080 siswa, dan 936 rombel SMA untuk 28.080 siswa.
Lahan Disiapkan Pemda
Dody menjelaskan Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar yang disiapkan pemerintah daerah. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran 2026/2027 sehingga fasilitas pendidikan baru ini bisa langsung digunakan siswa.
Ia juga menegaskan komitmen Kementerian PU setelah sebelumnya menyelesaikan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I. Dengan berlanjutnya pembangunan di 104 lokasi baru, pemerintah ingin memastikan setiap sekolah berdiri kokoh, berkualitas, dan memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (GIT)
