JAKARTA, LINTAS – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur terancam mangkrak setelah anggaran yang dialokasikan untuknya diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini menyusul kebijakan efisiensi belanja negara yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Proyek IKN, yang menjadi simbol ambisi besar Indonesia, kini terhadang pemblokiran anggaran yang bisa menghambat kelanjutan pekerjaannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan mekanisme umum yang dilakukan Kemenkeu untuk mengatur anggaran APBN setiap tahunnya.
“Pemblokiran hanya mekanisme umum dari bendahara negara, tidak terkait langsung dengan Inpres 1/2025,” jelas Zainal. , ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (7/2/2025).
Meskipun demikian, mekanisme ini tetap berpotensi mengganggu kelancaran proyek strategis, termasuk IKN.
Baca Juga: Anggaran IKN Terkonfirmasi, Pembangunan IKN Lanjut dengan Penyesuaian yang Disetujui Prabowo
Anggaran IKN Tersendat
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memaparkan bahwa pemotongan anggaran yang dipicu oleh kebijakan efisiensi berimbas pada total anggaran Kementerian PU.
Awalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional mencapai Rp 110,95 triliun, namun kini hanya tersisa sekitar Rp 29,57 triliun setelah efisiensi yang mencakup sektor-sektor penting, termasuk proyek IKN.
Akibatnya, pembangunan IKN yang sangat diharapkan sebagai masa depan Indonesia, kini menghadapi risiko keterlambatan atau bahkan berhenti sementara.
Dody menambahkan bahwa anggaran yang tersisa kini akan dialokasikan untuk program-program prioritas.
“Anggaran untuk proyek IKN tetap terpengaruh, tetapi bukan hanya itu saja, seluruh proyek infrastruktur terkena dampaknya,” ujar Dody.
Efisiensi anggaran senilai Rp 81,38 triliun ini mengurangi dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan, dan sistem pengelolaan air.
Proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan 63 km untuk Jalur Pantai Selatan (Pansela) dan Trans-Papua terancam molor.
Selain itu, pembangunan fasilitas publik dan prasarana dasar di IKN, seperti sistem penyediaan air minum (SPAM) dan pengelolaan sampah, juga akan berjalan dengan anggaran yang lebih terbatas. (GIT)
