JAKARTA, LINTAS – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kelanjutan proyek strategis ini. Prabowo menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.
Keputusan ini ditegaskan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).
Keputusan Prabowo ini menjadi langkah penting untuk melanjutkan pembangunan kawasan IKN yang mencakup kawasan yudikatif, legislatif, dan ekosistem pendukung lainnya.
Basuki mengungkapkan bahwa anggaran Otorita IKN yang telah disetujui sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.
Namun, untuk memulai pekerjaan fisik pada kawasan vital seperti pusat pemerintahan, perlu tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.
Menurut Basuki, penyesuaian ini harus dilakukan seiring dengan Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun. Kami akan segera mengajukan ini untuk kelancaran pembangunan IKN,” ujar Basuki.
Proyek Ambisius
Pembangunan IKN merupakan proyek ambisius yang akan menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Prabowo, bersama dengan para menteri terkait, menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya akan menjadi fondasi baru bagi pemerintahan, namun juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan infrastruktur yang lebih baik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur untuk mendukung visi nasional lima tahun ke depan, termasuk pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.
Infrastruktur yang baik, menurut Yudhoyono, menjadi prioritas utama dalam mendukung program-program nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo.
“Pembangunan IKN akan mengarah pada efisiensi dan kemajuan yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelas AHY.
Pembangunan IKN mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui anggaran yang signifikan.
Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, yang akan digunakan untuk mendanai berbagai sektor pembangunan mulai dari infrastruktur, kawasan pusat pemerintahan, hingga ekosistem lainnya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang mendukung pemerataan ekonomi dan penguatan kapasitas sektor publik.
Anggaran tersebut, menurut Basuki, juga akan mencakup dana untuk memulai tahap kedua pembangunan IKN, dengan menargetkan pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang lebih komprehensif dan infrastruktur vital lainnya.
Pemerintah berharap, dengan tambahan anggaran dan penyesuaian yang dilakukan, pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana dan membawa hasil yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. (GIT)
Baca Juga: Tingkatkan Konektivitas, Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar
