JAKARTA, LINTAS – Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terancam berhenti. Hal ini menyusul pemblokiran anggaran yang masih berlangsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemblokiran anggaran IKN ini menghambat kelanjutan pekerjaan, bahkan bisa berujung pada terhentinya proyek yang menjadi simbol masa depan Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi terkait status anggaran pembangunan IKN. Menurutnya, pemblokiran bukan berarti anggaran untuk proyek IKN tidak ada.
“Anggarannya hanya belum dibuka,” jelas Hasan Nasbi, di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Anggaran tersebut tetap ada di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian terkait lainnya.
Namun, meski ada komitmen, keterbukaan anggaran sangat diperlukan untuk kelancaran proyek ini.
Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun mendatang.
Pemerintah Berharap Swasta Turun Tangan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa proyek pembangunan IKN terhambat akibat pemblokiran anggaran.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, karena anggarannya diblokir,” ujar Dody, di Gedung DPR, Kamis (6/2/2025) kemarin.
Hal ini membuat pembangunan IKN, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan, belum bisa dilanjutkan sesuai rencana.
Dengan komitmen anggaran yang besar dari pemerintah, sebagian pembangunan IKN diharapkan bisa melibatkan pihak swasta. “Sisanya nanti akan didorong untuk dibangun oleh sektor swasta,” kata Hasan.
Pemblokiran anggaran IKN juga berdampak pada kelanjutan proyek infrastruktur lainnya yang terhenti atau tertunda.
Sebagian besar dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan IKN saat ini belum dapat digunakan. Pemerintah harus segera mencari solusi agar proyek IKN tidak mangkrak dan bisa terus berjalan. (GIT)
Baca Juga: Anggaran IKN Terblokir, Pekerjaan Proyek Ibu Kota Baru Terancam Mangkrak
