JAKARTA, LINTAS – Pemerintah terus tancap gas dalam menghadirkan hunian yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat. Tahun 2025 menjadi tonggak penting, di mana kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, sekaligus penanda keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah besar ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang digelar Jumat (23/5/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memimpin langsung pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh sejumlah lembaga strategis seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Bank Tanah, SMF, hingga BP Tapera.
“Kuota FLPP tahun ini untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 unit merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini wujud nyata kebijakan yang pro rakyat,” ujar Ara, demikian Maruarar biasa disapa, dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa target ambisius ini tak bisa dicapai sendirian. Diperlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, membentuk super team adalah kunci agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Terima kasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, hingga perbankan yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP. Para pengembang juga punya peran penting dalam membangun rumah bersubsidi yang layak dan berkualitas,” tambahnya.
Namun, Ara juga mengingatkan satu hal penting: penyaluran dana FLPP harus dilakukan dengan bijak. Ia menegaskan agar perbankan tidak “menternakkan” anggaran dari APBN, melainkan memastikan dana tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: KPR Bunga Rendah, Ini Pilihan Bank dan Simulasi Cicilan Rumah Subsidi
Realisasi Awal 2025 Sudah Lampaui Target
Langkah awal untuk mencapai target besar ini sebenarnya sudah dimulai dengan baik. BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP di Kuartal I 2025 mencapai 53.874 unit. Jumlah ini melonjak tajam sebesar 1.173,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit.
Realisasi ini menjadi bukti konkret bahwa program FLPP bukan sekadar janji, tapi benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan rumah pertama masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun mendapat kredit positif atas capaian ini, yang dinilai sebagai komitmen nyata dalam sektor perumahan.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban, menyebutkan bahwa inisiatif Menteri PKP untuk menggelar rapat koordinasi ini sangat strategis. Pemerintah, kata dia, siap mengalokasikan anggaran jumbo untuk mewujudkan target kuota FLPP 2025.
“Kementerian Keuangan siap mendukung. Tapi Menteri Keuangan minta DJKN pastikan dari sisi suplai, bahwa 350 ribu rumah benar-benar bisa diserap,” ungkap Rio.
Demi merealisasikan itu, alokasi APBN melalui BP Tapera akan ditingkatkan signifikan—dari semula Rp18,7 triliun menjadi lebih dari Rp 30 triliun. Begitu pula dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk SMF yang dinaikkan dari Rp 4,8 triliun menjadi lebih dari Rp 6,2 triliun.
“Uang negara tidak boleh sekadar ‘diternakkan’ di bank. Harus diwujudkan dalam bentuk barang yang memberi manfaat besar untuk rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, DJKN juga siap membuka data aset properti dan bangunan milik negara, termasuk aset hasil sitaan Satgas BLBI. Para pengembang yang tertarik pun diberi ruang untuk ikut serta mendukung penyediaan rumah subsidi.
Target 350.000 rumah bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi harapan nyata jutaan keluarga di Indonesia untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah menyadari bahwa mewujudkan cita-cita ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, perbankan, dan sektor swasta.
Dengan sinergi yang terus diperkuat dan anggaran yang difokuskan tepat sasaran, program FLPP 2025 diharapkan bukan hanya sukses secara kuantitas, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia. (GIT)
