JAKARTA, LINTAS – Sebanyak 945 tenaga ahli bendungan telah mengantongi sertifikat kompetensi untuk mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan 281 bendungan di Indonesia.
Ketersediaan tenaga ahli tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjaga keamanan bendungan sekaligus memastikan ketersediaan dan distribusi air di tengah tantangan perubahan iklim.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, keamanan bendungan harus menjadi perhatian berkelanjutan karena infrastruktur tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan air, pangan, dan energi nasional.
Selain memastikan kondisi fisik bendungan tetap aman, pengelolaannya juga harus menjamin air waduk dapat disalurkan sesuai kebutuhan, terutama untuk mendukung sektor pertanian.
“Bendungan merupakan infrastruktur strategis yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan setiap bendungan dikelola dengan baik dan memenuhi aspek keamanan. Penguatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan, serta pemeliharaan harus menjadi perhatian agar bendungan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,” kata Dody saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Besar (RAB) INACOLD (Indonesia National Committee on Large Dams) dan Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026).
Perubahan Iklim
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim” tersebut, Dody menjelaskan bahwa perubahan iklim membawa tantangan terhadap pengoperasian dan pengelolaan bendungan.
Hujan ekstrem dapat meningkatkan aliran masuk (inflow) ke waduk sehingga berpotensi menambah risiko banjir. Sebaliknya, kekeringan dan penurunan curah hujan dapat mengurangi ketersediaan air.
Kondisi tersebut membutuhkan pola pengoperasian bendungan yang adaptif, pengaturan alokasi air secara terpadu, serta pemantauan kondisi bendungan secara berkala.
“Kondisi ini membutuhkan pengoperasian bendungan yang adaptif, pengelolaan alokasi air secara terpadu, serta pemantauan kondisi bendungan secara berkala,” ujar Dody.
Ketua INACOLD KNI-BB Adenan Rasyid menyampaikan, kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pengelolaan bendungan.
Sejak didirikan pada 3 April 1972, INACOLD telah menjadi wadah kolaborasi bagi akademisi, pakar, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tata kelola bendungan di Indonesia.
“Pengelolaan bendungan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang keahliannya. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli, pengembangan standar kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu terus diperkuat,” ujar Adenan.
945 Sertifikat
Hingga 2026, sebanyak 945 sertifikat kompetensi bidang bendungan telah diterbitkan.
Jumlah tersebut terdiri atas 179 Ahli Bendungan Utama, 292 Ahli Bendungan Madya, 422 Ahli Bendungan Muda, 12 Pelaksana Bendungan Level 6, dan 40 Pelaksana Bendungan Level 5.
Pada 2026, INACOLD juga memperluas skema sertifikasi dari tiga menjadi lima skema. Perluasan tersebut dilakukan dengan menambahkan sertifikasi.
Pelaksana Bendungan Level 5 dan Level 6.
Selain membahas kompetensi tenaga ahli dan keamanan infrastruktur, Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 menjadi forum pertukaran pengetahuan dan inovasi dalam pengelolaan bendungan.
Kegiatan ini diikuti 1.083 peserta, terdiri atas 793 peserta yang hadir secara langsung dan 290 peserta secara daring.
Dalam seminar tersebut, panitia menerima 203 makalah ilmiah. Sebanyak 72 makalah dipresentasikan dalam sesi paralel. Selain itu, terdapat 115 poster ilmiah yang diterima melalui kegiatan Young Engineers’ Dam Innovation Challenge.(CHI)
