JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan tanggul di lima kabupaten di Provinsi Aceh untuk memulihkan infrastruktur sumber daya air sekaligus mengantisipasi banjir susulan.
Penanganan darurat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I tersebut mencakup Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan bencana harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya pemulihan tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kondisi infrastruktur setelah bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap potensi bencana berikutnya.
“Pekerjaan masih terus kita lanjutkan. Saat ini jajaran Sumber Daya Air melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko terjadinya banjir susulan,” kata Dody dikutip Jumat (6/11/2026).
Baca Juga: Persiapan Nataru 2026/2027, Menhub Usulkan Penerapan WFA ke Menaker
Kepala BWS Sumatera I Asyari mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan dan merespons kejadian banjir di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Setelah penanganan darurat, pekerjaan akan diarahkan pada percepatan penanganan permanen.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, serta membangun infrastruktur sumber daya air yang tangguh dan berkelanjutan.
Penanganan di Lima Kabupaten
Hingga 4 November 2026, penanganan di Kabupaten Aceh Tenggara difokuskan pada pencegahan luapan susulan Sungai Lawe Bulan dan Lawe Kihing. Satu unit excavator dikerahkan untuk menormalisasi alur sungai dan memperkuat tanggul di Desa Kuning I.
Pekerjaan dilanjutkan dengan pengerukan sedimen dan perapian alur sungai di Desa Pinding, Kecamatan Bambel. Langkah ini dilakukan agar aliran air dari hulu tidak kembali mengancam kawasan pertanian dan permukiman warga.
Di Kabupaten Gayo Lues, pekerjaan dilakukan setelah banjir sempat memutus akses antar-desa. Pada 3–4 November 2026, satu unit excavator dioperasikan untuk menormalisasi alur dan memperbaiki tanggul Sungai Pangur yang melintasi Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, tepatnya di sekitar ruas jalan RSUD Gayo Lues.
Perbaikan tanggul dilakukan dengan menutup bagian yang tergerus arus deras agar air dapat tertampung kembali di alur utama sungai.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara, penanganan diarahkan pada dampak luapan Sungai Peuto dan kerusakan infrastruktur pintu air. Kondisi tersebut sebelumnya menyebabkan rumah warga dan badan jalan Lhoksukon–Cot Girek terendam.
Pada 3–4 November 2026, Tim Satgas mengerahkan satu unit alat berat jenis Komatsu untuk membersihkan dan menormalisasi saluran pembuangan di Kecamatan Syamtalira Aron. Pekerjaan berlangsung pada STA 3+200 hingga STA 3+260 di kawasan Kr. Pase.
Percepat Pembuangan Air
Normalisasi saluran tersebut bertujuan mempercepat pembuangan air dari kawasan permukiman menuju muara sehingga genangan dapat segera surut.
Di Kabupaten Nagan Raya, pekerjaan difokuskan untuk mengantisipasi abrasi tebing sungai yang semakin mendekati permukiman di Desa Pulo Raga dan Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong.
Pada 3–4 November 2026, excavator dikerahkan untuk membangun tanggul darurat sekaligus menormalisasi alur Sungai Krueng Seunagan di Desa Krueng Cut, yang berbatasan dengan jalur lintas Meulaboh–Beutong.
Penanganan ini ditujukan untuk mengalihkan tekanan arus sungai dari tebing yang berada dalam kondisi kritis sehingga ancaman terhadap permukiman dapat dikurangi.
Adapun di Kabupaten Pidie Jaya, dua unit excavator dioperasikan secara bersamaan pada 3–4 November 2026 di Desa Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua.
Pekerjaan difokuskan pada perbaikan tanggul yang jebol dan perapian alur Krueng Meureudu setelah banjir luapan pada akhir Oktober lalu. Banjir tersebut sempat melumpuhkan Jalan Nasional Banda Aceh–Medan.
Melalui penanganan ini, alur sungai diharapkan mampu menampung peningkatan debit air sehingga tidak kembali meluap ke jalan nasional maupun gampong di sekitarnya.
Siagakan Alat Berat
Selain pekerjaan fisik, Kementerian PU berkomitmen menjaga kesiapsiagaan selama 24 jam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Melalui BWS Sumatera I, Kementerian PU juga menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan, memantau perkembangan Tinggi Muka Air (TMA), serta menyiapkan material penanganan banjir berupa geobag dan sandbag.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca ekstrem susulan, terutama di wilayah hulu, sekaligus mengurangi risiko banjir yang dapat kembali berdampak pada permukiman dan infrastruktur masyarakat. (CHI)
Baca Juga: IPAL Modern JSDP Zona 1 Dibangun di Pluit, Layani 220 Ribu Sambungan Rumah
