JAKARTA, LINTAS – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan total nilai pembangunan infrastruktur mencapai Rp 41,95 triliun untuk tahun 2024. Hingga 25 Oktober 2024, progres anggaran proyek ini telah mencapai 57,8 persen.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan serapan anggaran dan mempercepat pembangunan.
“Dukungan pembangunan infrastruktur IKN ini sangat penting untuk mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi masa depan. Progres yang kami capai saat ini adalah hasil kerja keras tim dan sinergi antara berbagai pihak,” ungkap Dody di hadapan Komisi V DPR, dikutip dari Youtube Kementerian PUPR, Jumat (1/11/2024).
Dari total anggaran, infrastruktur sumber daya air mendapat alokasi sebesar Rp 1,45 triliun, dengan pengendalian banjir di DAS Sanggai dan embung KIPP masing-masing telah mencapai progres 100 persen.
“Kami berupaya memastikan infrastruktur yang dibangun dapat mengatasi tantangan lingkungan, seperti banjir, sehingga IKN dapat berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Sektor jalan dan jembatan menerima porsi terbesar dengan anggaran Rp 19,2 triliun. Proyek penting seperti Jalan Tol IKN KKT Kariangau-Simpang Tempadung telah rampung, sedangkan Jalan Tol IKN 3B dan jalan feeder di kawasan IKN masing-masing telah mencapai progres 77 persen dan 81 persen.
“Aksesibilitas yang baik akan menjadi kunci untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN,” jelas Dody.
Di bidang infrastruktur permukiman, alokasi sebesar Rp 12,93 triliun telah digunakan untuk membangun gedung istana negara, yang sudah diresmikan, serta berbagai fasilitas lain seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan progres 92 persen.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang layak dan nyaman bagi aparatur negara yang akan beroperasi di IKN,” katanya.
Sektor perumahan juga tak kalah penting, dengan anggaran Rp 8,37 triliun. Proyek rumah tapak untuk jabatan menteri telah rampung, sementara hunian bagi Polri dan ASN menunjukkan progres 82 persen dan 85 persen.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aparat pemerintah memiliki tempat tinggal yang layak di IKN,” ujar Dody.
Dengan berbagai pencapaian ini, Dody optimistis bahwa serapan anggaran akan terus meningkat seiring dengan berjalannya proyek. “Keberhasilan pembangunan IKN bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi juga oleh efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Kami akan terus memantau dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana,” tutupnya.
Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol kemajuan dan keberlanjutan bagi bangsa Indonesia, sejalan dengan visi besar untuk masa depan. (GIT)
