JAKARTA, LINTAS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanfaatkan momentum pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan untuk memperkenalkan strategi pembiayaan perumahan Indonesia kepada Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sektor properti memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, ia tak segan memamerkan bagaimana Indonesia mengembangkan sektor perumahan melalui skema pembiayaan inovatif.
“Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam unggahannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Pentingnya Sektor Perumahan bagi Ekonomi
Menurut Sri Mulyani, pengembangan sektor perumahan yang terstruktur dan inklusif menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi domestik. Dalam pertemuan bilateral tersebut, ia juga membahas berbagai dinamika ekonomi global, termasuk bagaimana kedua negara menyusun kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam dampak dari tekanan tarif perdagangan dunia.
Khususnya, pembahasan turut menyinggung peluang penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia, terutama di sektor pangan dan energi. Dua sektor tersebut menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan lima tahun ke depan.
“Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” kata Sri Mulyani.
Skema KUR Perumahan Dorong Target 3 Juta Rumah
Salah satu strategi konkret yang dibagikan Sri Mulyani kepada Jim adalah penggunaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Pemerintah Indonesia menjadikan KUR sebagai instrumen pendanaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang konstruksi rumah.
Melalui skema KUR ini, pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi target pembangunan tiga juta unit rumah dalam beberapa tahun ke depan. Plafon kredit KUR untuk sektor ini juga telah ditingkatkan guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa plafon KUR perumahan kini bisa mencapai hingga Rp5 miliar untuk kontraktor skala UMKM. Dengan plafon sebesar itu, pengembang diperkirakan mampu membangun sekitar 38 hingga 40 unit rumah tipe 36 dalam waktu empat sampai lima tahun.
Peraturan Menteri Ditargetkan Rampung Juli 2025
Untuk mendukung kelancaran program ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menargetkan agar Peraturan Menteri (Permen) terkait KUR sektor perumahan bisa rampung pada Juli 2025.
Ara juga berharap agar penyusunan aturan ini bisa diselaraskan dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan, guna mempercepat implementasi di lapangan.
Dukungan APBN Jadi Jaminan Program
Dari sisi anggaran, Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan KUR, termasuk sektor perumahan. Menurutnya, APBN berperan sebagai tulang punggung pembiayaan strategis, terutama dalam mencapai target besar seperti program tiga juta rumah.
Baca Juga: Dody Hanggodo Lakukan Reformasi Besar: 524 Eselon Dilantik Malam Hari
Langkah ini juga sejalan dengan semangat inklusivitas dan pembangunan berkeadilan yang menjadi visi pemerintah dalam memperluas akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui diplomasi ekonomi yang dibangun di forum internasional seperti G20, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan domestik, tetapi juga membangun reputasi sebagai negara yang progresif dalam menyusun kebijakan pembiayaan inovatif. (GIT)
